Menteri Wihaji Sebut Ada 331.000 Keluarga Risiko Stunting di NTT
JAKARTA, iNewsFlores.id – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Republik Indonesia, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menerima kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) beserta jajaran di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas sinergi program kependudukan dan pembangunan keluarga antara Kemendukbangga/BKKBN dengan Pemerintah Provinsi NTT.
Bonus Demografi dan Tantangan KetenagakerjaanMenteri Wihaji menyoroti pentingnya bonus demografi di Indonesia, yang saat ini mencapai 70,72. Artinya, dari setiap 10 orang Indonesia, sekitar 6 hingga 7 orang berada dalam usia produktif, yakni antara 14 hingga 65 tahun.
“Ini merupakan tantangan besar. Bonus demografi seharusnya menjadi peluang, tetapi pertanyaannya adalah apakah individu produktif ini bisa mendapatkan pekerjaan atau tidak. Tantangan di NTT pun serupa, di mana dari 70 penduduk produktif, hanya sekitar 30 yang telah mendapatkan pekerjaan, sementara 40 lainnya masih mencari peluang kerja,” ujar Menteri Wihaji.
Menurut dia, data terbaru menunjukkan bahwa NTT memiliki 769 ribu keluarga, dengan 331 ribu di antaranya tergolong sebagai Keluarga Risiko Stunting (KRS), yang sangat membutuhkan intervensi pemerintah. Dari jumlah tersebut, sekitar 81.984 keluarga termasuk dalam kategori KRS desil 1, yang sebelumnya dikenal sebagai keluarga prasejahtera atau miskin ekstrem.
"Selain itu, terdapat 81 ribu keluarga di NTT yang belum memiliki akses jamban layak, sementara 157 ribu keluarga masih hidup tanpa jamban sama sekali. Tantangan lainnya adalah ketersediaan air minum yang layak, di mana 103 ribu keluarga belum memiliki akses yang memadai," timpalnya.
Dalam kesempatan ini, Menteri Wihaji juga menyampaikan perubahan nomenklatur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kini, badan tersebut telah bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), yang mencerminkan peran lebih luas dalam pembangunan keluarga dan kependudukan di Indonesia.
"Dengan adanya sinergi antara Kemendukbangga dan Pemerintah Provinsi NTT, diharapkan program kependudukan, ketenagakerjaan, serta kesejahteraan keluarga dapat lebih terintegrasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," tandasnya.
