10 Bupati Terkaya di Jawa Barat, Siapa Saja ?
JAKARTA, iNews.id - Bupati Terkaya di Jawa Barat (Jabar), dapat ditelusuri melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Para penyelenggara negara wajib menyanpaikan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan ini bertujuan untuk mencatat dan mengumumkan harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat negara, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam upaya pencegahan korupsi.
Pelaporan harta kekayaan dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN yang dikelola oleh KPK. Aplikasi ini memungkinkan para pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaan mereka secara online serta memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memantau laporan tersebut.
10 Bupati Terkaya di Jawa Barat :
1. Bupati Karawang, Aep Syaepuloh
- Total kekayaan: Rp395.915.101.235
- Tanggal pelaporan: 31 Desember 2023
2. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang
- Total kekayaan: Rp81.888.295.500
- Tanggal pelaporan: 31 Desember 2023
3. Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein
- Total kekayaan: Rp72.991.876.302
- Tanggal pelaporan: 23 Agustus 2024
4. Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian
- Total kekayaan: Rp16.801.458.128
- Tanggal pelaporan: 27 Agustus 2024
5. Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya
- Total kekayaan: Rp14.789.756.331
- Tanggal pelaporan: 31 Desember 2023
6. Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail
- Total kekayaan: Rp11.160.000.000
- Tanggal pelaporan: 24 Agustus 2024
7. Bupati Indramayu, Lucky Hakim
- Total kekayaan: Rp10.709.638.600
- Tanggal pelaporan: 16 Agustus 2024
8. Bupati Bandung, Dadang Supriatna
- Total kekayaan: Rp10.001.597.682
- Tanggal pelaporan: 31 Desember 2023
9. Bupati Cirebon, Imron Rosyadi
- Total kekayaan: Rp9.071.752.602
- Tanggal pelaporan: 31 Desember 2023
10. Bupati Bogor, Rudy Susmanto
- Total kekayaan: Rp8.050.087.610
- Tanggal pelaporan: 31 Desember 2023
Adanya LHKPN, diharapkan para pejabat negara dapat lebih transparan dalam mengelola harta kekayaan mereka serta mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memantau dan melaporkan jika terdapat ketidaksesuaian dalam laporan harta kekayaan pejabat negara.
