Instruksikan Kadernya Tak Ikut Retreat Kepala Daerah, Pengamat Politik UB : PDIP Ingin Tunjukkan Punya Kendali
MALANG - Pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) menilai kebijakan PDI Perjuangan untuk meminta kepala daerah yang diusungnya menunda ikut retreat, jadi pesan kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Apalagi, selama ini PDI Perjuangan merupakan partai dengan ideologi kuat dan mengedepankan kepentingan negara, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri.
"Ini challenge buat PDIP, karena dia yang selama ini apa selalu punya ideologi mengedepankan kepentingan negara," kata Wawan Sobari, Dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB, Jumat malam (21/2/2025) ditemui saat berbincang di Kota Malang.
Instruksi dari Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bahwa ada kepala - kepala daerah yang loyal diusung oleh partai berlambang banteng ini. Ini sekaligus menjadi pesan politik ke Prabowo Subianto dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.
"Ingin menunjukkan ke pemerintah, terutama bahwa dia juga tetap punya kendali terhadap kepala - kepala daerah yang dicalonkan oleh mereka," kata dia kembali.
Soal alasan bahwa keputusan penundaan kepala daerah ikut retreat karena alasan penahanan Hasto Kristiyanto, selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baginya adalah sebuah manuver politik, yang memang gayanya Megawati Soekarnoputri dalam mengambil keputusan berani.
"(Alasan penahanan Hasto Kristiyanto) Itu politik negosiasi yang sedang dilakukan PDIP, meskipun tidak punya kekuatan di pemerintahan. PDIP ingin menunjukkan mereka masih punya kendali, dan pengaruh bagi kepala daerah yang diusung PDIP. Ini memang gayanya Bu Mega seperti itu," jelasnya.
Meski demikian, diakui ada beberapa kepala daerah yang akhirnya dilematis ikut atau tidak, karena ketika ikut dianggap tidak patuh kepada partai politik (parpol) yang mengusungnya, tapi di sisi lain retreat itu adalah tugas kepala daerah. Maka di sanalah muncul ruang diskusi politik yang harusnya bisa dikomunikasikan dengan baik oleh parpol pengusung pemerintahan.
"Ini menjadi sebuah ruang negosiasi politik sebenarnya kalau menunjukkan retreat, kemudian disuruh balik nggak suruh ikut kebijakan pemerintah Prabowo, dan kepala daerah dianggap representasi parpol itu seolah-olah mereka blok oposisi, sedang membangun oposisi terhadap pemerintahan Prabowo, lewat kepala daerah yang dicalonkan PDIP," paparnya.
Sebagai informasi, dari total 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota, yng dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis kemarin (20/2/2025) sebanyak. Dari agenda itu berlanjut ke pembekalan kepala daerah atau diistilahkan retreat kepala daerah yang diadakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, sejak 21 - 27 Februari 2025 mendatang.
Dari total 503 kepala daerah yang seharusnya hadir, 448 orang sudah melakukan registrasi, hingga Jumat petang (21/2/2025). Tapi sisanya ada 49 kepala daerah yang tidak hadir tanpa alasan jelas, dan enam di antaranya memberikan keterangan baik itu sakit, maupun ada acara keluarga.
