Mendagri: Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Bakal Dibahas Serius

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memastikan bakal melakukan pembahasan serius terkait usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD.

"Mesti, pasti kita akan bahas. Kan salah satunya sudah ada di Prolegnas. Di Prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari tapi sebelum itu kita akan adakan rapat," kata Tito dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

Tito menyebut, dirinya sependapat dengan Pilkada oleh DPRD. Menurutnya, biaya Pilkada dinilai sangat tinggi dan adanya tindak kekerasan di beberapa daerah.

"Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk Pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dulu saya mengatakan Pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan," kata Tito.

Tito menjelaskan bahwa demokrasi dapat diterjemahkan dengan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Menurutnya, Pilkada dapat dilakukan dengan demokrasi perwakilan oleh DPRD.

"Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan. Tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, Parpol, akademisi, Kemendagri melakukan kajian," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut perlu adanya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

"Saya sangat tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan ketua umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo dalam sambutannya di Perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Kamis 12 Desember 2024 malam.

Prabowo mengatakan, tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dirinya menggambarkan bahwa meski menang Pilkada, para calon nampak lesu karena diduga telah mengeluarkan biaya yang besar.

"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul?" kata Prabowo.

"Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah," sambungnya.

Prabowo memuji sikap Bahlil yang berani mengoreksi tentang sistem demokrasi di Indonesia. Dirinya juga meminta Ketua DPR Puan Maharani yang hadir pada acara tersebut untuk ikut serta memikirkan sistem demokrasi yang dianggap mahal.

"Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara maupun tokoh-tokoh politik masing-masing," jelasnya.

Prabowo pun mencontohkan banyak negara tetangga Indonesia yang dalam menentukan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur milih bupati. Efisien nggak keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener gak," ungkapnya.

Menurutnya, uang-uang tersebut bisa digunakan untuk memberi makan anak-anak hingga memperbaiki sekolah. "Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi," ujarnya.

Terkait perbaikan sistem demokrasi khususnya Pilkada, Prabowo pun berkelakar bahwa pada acara tersebut bisa diputuskan langsung karena hadir banyak ketua umum partai politik.

"Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai disini sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana?" tandasnya.