Diplomasi DPR Dinilai Alami Kemajuan dan Aktif Suarakan Kepentingan RI

JAKARTA - Kinerja diplomasi DPR RI periode 2019-2024 ke belakang di bawah kepemimpinan Puan Maharani sebagai Ketua dianggap mengalami kemajuan yang cukup tinggi.

“Selama 5 tahun terakhir, DPR telah menunjukkan kepemimpinan dalam diplomasi parlemen baik di level regional maupun internasional,” kata Pengamat Hubungan Internasional, Anton Aliabbas dalam keterangannya, Kamis (3/10/2024).

Sejak 2019 hingga masa jabatannya berakhir pada 30 September 2024, DPR diketahui menjadi tuan rumah sejumlah pertemuan dan sidang forum parlemen internasional. Salah satu yang paling mendapat perhatian adalah saat DPR menjadi tuan Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang digelar di Bali tahun 2022. IPU sendiri merupakan forum parlemen dunia di mana Sidang IPU ke-144 dilaksanakan di akhir-akhir pandemi Covid-19 melanda.

Di tahun yang sama, DPR juga menjadi tuan rumah The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) atau forum parlemen negara-negara G20. Perhelatan P20 dianggap cukup bergengsi mengingat forum ini dihadiri para ketua parlemen negara-negara G20, yang mana KTT G20 saat itu digelar di Indonesia.

Kemudian di tahun 2023, DPR memegang keketuaan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan Majelis Antar-Parlemen ASEAN sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN. Sebagai Ketua AIPA, DPR juga menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-44 AIPA dan sejumlah kegiatan pendukung lainnya.

DPR pun pada 2023 juga menjadi tuan rumah pelaksanaan The 9th MIKTA Speakers' Consultation yang merupakan forum konsultasi pimpinan parlemen Meksiko, Indonesia, Republik Korea, Turki, dan Australia (MIKTA) sebagai negara-negara middle power.

Lalu di bulan Mei 2024, DPR menjadi tuan rumah Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum yang diselenggarakan di Bali. Forum parlemen yang secara khusus membahas soal tata kelola air global ini merupakan yang pertama dalam sejarah World Water Forum (WWF). Ada beberapa pertemuan internasional lain yang digelar DPR periode 2019-2024 sebagai tuan rumah. 

Anton melihat, diplomasi DPR di luar negeri di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani sangat produktif. Padahal setidaknya dalam waktu 2 tahun lebih di awal periode, tidak ada aktivitas fisik apalagi berhubungan dengan dunia internasional mengingat pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

“Kepemimpinan dalam diplomasi ini memang terasa meningkat signifikan jika dibanding dengan DPR periode sebelumnya,” jelas Anton.

Selain IPU dan AIPA, DPR diketahui juga aktif di sejumlah forum seperti Inter Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), League of Parliamentarians for al-Quds and Palestine, dan Meeting of Speakers of Eurasian Countries' Parliaments (MSEAP). 

Anton bahkan menggarisbawahi bagaimana DPR mengundang parlemen Rusia dan parlemen Ukraina untuk bisa duduk bersama pada forum P20 ke-8 di Jakarta saat kedua negara itu tengah berperang.

“Saat menjadi host P20 dalam perhelatan G20, DPR menunjukkan inisiatif mengundang parlemen Ukraina dan Rusia untuk duduk bareng dalam satu forum. DPR juga aktif membicarakan isu Myanmar saat mememegang keketuaan,” ungkap Dosen Universitas Paramadina itu.

"Apa yang dilakukan DPR ini tentu patut mendapatkan apresiasi karena Parlemen secara aktif telah menunjukkan upaya konkrit dalam meningkatkan postur diplomasi Indonesia," sambungnya.

Menurut Anton, praktik diplomasi parlemen yang dilakukan DPR periode sebelumnya sangat baik mengingat dilakukan secara kolaboratif bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Dengan begitu, diplomasi luar negeri bisa berjalan beriringan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Anton pun memberi catatan positif lainnya untuk DPR periode 2019-2024. Terutama bagaimana DPR membawa pesan atau sikap Indonesia terkait berbagai isu global. Selain peran pimpinan DPR, ia juga menyoroti kontribusi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR yang banyak melakukan kerja fungsi diplomasi parlemen secara apik.

“Selama satu periode terakhir, DPR juga secara aktif dan konsisten menyuarakan kepentingan nasional melalui diplomasi parlemen,” ungkap Anton.

“Sebut saja, bagaimana DPR secara aktif menyuarakan isu Myanmar, Ukraina dan Palestina dalam sejumlah forum. BKSAP DPR tercatat menjadi anggota task force on Ukraine di IPU. Lalu, Ketua BKSAP Fadli Zon bahkan menjadi Vice President League of Parliamentarians al Quds and Palestine,” lanjutnya.

Anton juga mengapresiasi upaya DPR yang berinisiatif memperkuat kerja sama dengan kawasan Pasifik melalui penyelenggaraan forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 pada Juli 2024. Dalam IPPP ini, DPR juga mewadahi pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG) yang merupakan forum negara-negara rumpun melenesia.

"Penguatan kerja sama dengan kawasan Pasifik ini tentu saja patut mendapatkan atensi mengingat isu Papua cukup erat kaitannya dengan kawasan tersebut. Plus isu Papua juga mendapatkan perhatian khusus dari anggota parlemen negara pasifik," papar Anton.

"Dengan demikian, peningkatan peran DPR dalam IPPP tentu saja dapat berkontribusi positif pada diplomasi Indonesia terkait Papua," tambah peraih gelar Doktor di bidang pertahanan dan keamanan dari Cranfield University, Inggris itu.

Lebih lanjut, Anton menilai DPR juga secara aktif mendukung pelaksanaan diplomasi ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan aktif DPR dalam Indonesia-European Union Parliamentary Meeting yang ikut mengangkat isu kelapa sawit. 

"Dengan kata lain, forum khusus seperti ini ikut dimanfaatkan DPR dalam mengurai bottleneck ekspor komodits Indonesia ke luar negeri," tutur Anton.

Head of Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) itu pun memberi catatan terakhirnya terkait upaya yang dilakukan BKSAP. Menurut Anton, program BKSAP Day merupakan langkah jemput bola dalam menampung aspirasi masyarakat perihal isu yang dibawa dalam diplomasi parlemen. 

“BKSAP Day yang dilakukan setiap bulannya merupakan upaya penting untuk membumikan diplomasi dengan isu atau hal yang memang mendapat perhatian pemerintah daerah dan masyarakat lokal,” urainya.

Meski begitu, Anton menilai masih ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan DPR dalam fungsi diplomasi parlemen. Tentunya ini menjadi tugas bagi Anggota DPR periode 2024-2029 yang baru saja dilantik 1 Oktober lalu, di mana masih dalam kepemimpinan Puan sebagai Ketua DPR.

"Pertama, tingginya ekspektasi masyarakat  bahwa diplomasi parlemen ini semestinya langsung membawa dampak positif di masyarakat. Sementara diplomasi yang dilakukan parlemen kerap kali hanya mampu untuk mendorong, menyuarakan, menyerukan dan memberi ruang topik ataupun agenda tertentu untuk dibahas lebih mendalam," terang Anton.

Anton mengatakan dilomasi Indonesia selama ini masih bersifat komplementer, terutama yang dilakukan Pemerintah. Lain halnya dengan praktik diplomasi parlemen negara lain, seperti yang dilakukan Inggris dan Australia, yang memiliki fungsi lebih spesifik dan jelas. 

Untuk itu, Anton mendorong agar DPR bersama Pemerintah meningkatkan kolaborasi agar selalu memiliki narasi yang sama terkait topik atau isu tertentu.

“Membumikan diplomasi parlemen melalui keterbukaan informasi seperti saat ini adalah hal baik. Masyarakat bisa memonitor langsung apa yang dilakukan dan disampaikan DPR dalam forum regional dan internasional,” ujarnya.

“Akan tetapi, kepercayaan publik akan meningkat apabila dampak dari diplomasi parlemen terhadap capaian kepentingan nasional bisa lebih terukur dan konkret,” imbuh Anton.

Di sisi lain, Anton pun menyoroti semua dokumen luaran dari diplomasi parlemen tidak bersifat mengikat secara hukum. Artinya, dampak yang diberikan sering kali intangible dan tidak langsung. 

Kemudian Anton menekankan tentang keberlanjutan dari diplomasi parlemen. 

“Jika dalam periode lalu DPR terlihat aktif mengawal isu prioritas politik luar negeri seperti Myanmar dan Palestina, maka apakah kepemimpinan DPR termasuk BKSAP mendatang akan punya semangat yang sama. Ini tentu saja akan kembali pada bagaimana kepemimpinan DPR pada periode sekarang,” katanya.

Anton berharap, sinergi antara diplomasi parlemen dan pemerintah semakin baik. Dengan demikian masyarakat akan lebih familiar dengan fungsi diplomasi parlemen.

“Dan keanggotaan DPR di berbagai forum internasional memiliki dampak yang terukur serta kepemimpinan DPR termasuk BKSAP yang memiliki semangat tinggi untuk menjalankan diplomasi parlemen di berbagai forum,” tegas Anton.

Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan berbagai upaya diplomasi parlemen telah dilakukan DPR periode 2019-2024 untuk memperkuat peran politik Indonesia di luar negeri. Diplomasi parlemen melengkapi fungsi kerja DPR lainnya, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

“Fungsi tambahan DPR yakni Diplomasi parlemen untuk menguatkan peran DPR RI di kancah internasional," kata Puan.

Dalam rangka melaksanakan fungsi diplomasi parlemen, DPR telah menjadi tuan rumah pada beberapa sidang internasional. Selain itu kegiatan diplomasi parlemen jiga dilaksanakan secara bilateral ataupun multilateral.

Menurut Puan, peran dan kerja sama DPR dengan berbagai parlemen negara lain diarahkan untuk ikut membangun tata politik, sosial, ekonomi, dan budaya di dunia yang lebih baik, adil, sejahtera, aman dan damai bagi kehidupan umat manusia di seluruh negara. Ia menegaskan DPR RI juga ikut mengambil peran dalam memperjuangkan berbagai kepentingan nasional pada forum internasional.

"Hal itu artinya, aktivitas diplomasi parlemen yang dilaksanakan oleh DPR adalah untuk meningkatkan peran politik luar negeri Indonesia," pungkas cucu Bung Karno itu.