Senator Ini Minta Presiden Prabowo Tinjau Ulang Program PSN Baru

JAKARTA - Anggota DPD RI/MPR RI, Paul Finsen Mayor dengan tegas menolak program pemerintah tentang Proyek Strategi Nasional (PSN), yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, termasuk PSN di Papua. Pernyataan ini sekaligus meminta agar Presiden Prabowo meninjau ulang dan mengatur kebijakan sebagai pemimpin negara yang baru.

Pernyataan ini disampaikan oleh PFM usai mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertema "Refleksi Akhir Tahun, Pameran Infografis Hasil Riset, dan Monev Akhir Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) Tahun 2024" di Kampus BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, Jumat 20 Desember 2024.

"Berkaitan dengan PSN di Papua, di zaman Presiden SBY ada yang namanya MIRE, zaman Jokowi bernama MIFEE dan di zaman Prabowo ini namanya PSN. Menurut kami, namanya beda, tetapi isinya sama. Rakyat menderita-menderita juga. Belakangan kemudian muncul PSN di Banten. Sebagai wakil dari daerah, kami melihat keputusan PSN ini tidak strategis. Jadi kita menolak PSN dan meminta ditinjau kembali," kata Paul Finsen.

PFM meminta Presiden yang baru sebaiknya mengeluarkan kebijakan baru di tahun yang baru. Artinya program tersebut sesuai dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat. 

"Jangan Presiden baru memakai program Presiden lama, nanti tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat," lanjutnya.

Namun, jika Presiden Prabowo hendak melanjutkan kembali PSN, termasuk di Papua, Paul meminta agar pemerintah mengajak dialog masyarakat secara langsung untuk mendapatkan hasil terbaik.

"Jika ingin menjalankan kembali PSN ini, pemerintah harus mengajak bicara secara langsung dengan masyarakat. Agar tujuan PSN tercapai, namun hak-hak dari masyarakat juga tidak terampas," tegas dia.

Seperti diketahui pada tahun depan, Presiden Prabowo Subianto meminta 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) rampung. Untuk Wilayah Indonesia Timur khususnya Papua, PSN bergerak di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan.

Antara lain, sektor pelabuhan yakni pengembangan Pelabuhan Sorong, sektor bandara dengan pembangunan Bandara Nabire Baru dan pembangunan Bandara Siboru Fak Fak. Untuk sektor kawasan dibangun Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni, serta Kawasan Industri Pupuk Fak Fak.

Di sektor Energi, melalui Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat; Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Sektor perkebunan yaitu pembangunan Kepala Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat. Juga ada Program PSN Pengembangan Kawasan Perbatasan-10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat.