Rekomendasi Muktamar PKB Desak Pilpres-Pileg Dipisah, PBB Akui Kemerdekaan PalestinaÂ
BALI - Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) merekomendasi revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu untuk memisahkan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). PKB juga mendesak PBB mengakui kemerdekaan Palestina.
"PKB mendorong pada pemilu 2029 yang akan datang, Pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk dipisah pelaksanaannya," terang Ketua DPP PKB, Nihayatul Wafiroh dalam jumpa pers menyampaikan hasil rekomendasi Muktamar PKB, Minggu (25/8/2024).
Selain itu, kata Nihayatul, Muktamar VI PKB juga merekoemndasikan agar adanya penurunan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dari 20 menjadi 10. Ia berkata, turunnya ambang batas itu bisa diterapkan pada Pilpres 2029.
"Hasil Muktamar juga merekomendasikan presidential treshold yang sekarang 20, Muktamar merekomendasikan cukup 10 presidential treshold kita Pada pilpres 2029 yang akan datang," tutur Nihayatul.
Selain itu, kata Nihayatul, Muktamar VI PKB juga mendesak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan PBB untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Ia berkata, POB juga meminta Israel melaksanakan hasil tersebut.
"Jadi kita merekomendasikan, mendesak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan PBB Untuk mengeksekusi keputusan International court of justice yang mengakui Palestina adalah negara dan memaksa Israel untuk melaksanakan seluruh hasilnya," tutur Nihayatul.
Di sisi lain, Nihayatul berkata, Muktamar VI PKB meminta Pemerintah tegas menindak praktik judi online dan pinjaman online. Ia juga menyarankan, hal itu juga perlu dilakukan dengan meningkatkan literasi masyarakat.
"Sehingga kita tidak hanya melarang tapi juga melakukan pendidikan kepada masyarakat. Sehingga ini sejalan semuanya," tegas Nihayatul.
