Bobby Nasution Sebut Edy Rahmayadi Pernah Minta Dipertemukan Dengan Menteri

MEDAN, iNewsMedan.id - Calon Gubernur Sumut nomor urut 1, Bobby Nasution, menyebut sang lawan, Edy Rahmayadi, pernah meminta tolong agar dipertemukan dengan Menteri. Permintaan itu terjadi saat Bobby menjadi Wali Kota Medan dan Edy menjabat sebagai Gubernur Sumut. 

Kendati begitu, Bobby juga minta maaf lantaran saat menjadi Wali Kota Medan langsung berkomunikasi dengan Menteri tanpa melalui Gubenur. 

"Baik Pak Edy, kalau tadi Pak Edy sampaikan pas saya jadi wali kota langsung ke menteri mohon maaf kalau gitu Pak, kalau saya melangkahi Pak Edy sebagai gubernur," ucap Bobby saat debat ketiga Pilgub Sumut yang berlangsung di Tiara Convention Hall, Kota Medan, Rabu (13/11/2024). 

Menurut Bobby, apabila menjumpai Komisi II dan Komisi V DPR RI efektif untuk membawa program nasional ke Sumut, lantas mengapa Edy meminta tolong untuk dipertemukan dengan Menteri. 

"Tapi Pak, mohon maaf sekali lagi Pak, seingat saya Bapak juga pernah minta tolong saya untuk ketemu menteri, Pak waktu saya jadi wali kota, Pak. Mohon maaf sekali lagi, karena kalau memang Bapak anggap tadi efektif, kenapa Bapak harus minta tolong wali kota juga Pak untuk ketemu bicara program," jelas Bobby. 

Bobby juga mengaku tidak mempersoalkan hal tersebut. Mengingat, hal itu tidak ada membawa kepentingan pribadi. Sebab, saat itu Bobby membawa kepentingan masyarakat Medan, sementara Edy memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumut. 

"Tapi nggak apa-apa Pak, itu kita lakukan sama-sama, tidak ada, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan Wali Kota Medan, tidak ada kepentingan Gubernur Sumatera Utara waktu itu yang kita sama-sama pahami adalah kepentingan masyarakat Sumatera Utara Pak," tegas Bobby.

Atas hal itu, Bobby mengaku bakal menemui Menteri dan DPR RI bersama Bupati dan Wali Kota se Sumut apabila terpilih sebagai Gubernur. 

"Makanya kalau memang ke depannya kami, Pak, kami akan pastikan, di sini ada calon-calon bupati, Wali Kota, se-Sumatera Utara kita nanti sama-sama jumpain Menteri, kita sama-sama jumpain anggota DPR RI. Ini akan kita lakukan ke depannya," terang Bobby. 

Sebelumnya, Bobby Nasution berencana mengajak 30 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI asal Sumut untuk membawa program pusat ke Sumut.

"Untuk kegiatan eksternal, kami paham kita punya kekuatan luar biasa. Sumatera Utara punya anggota DPR RI 30 orang, punya 4 DPD RI kami ke depannya akan mengajak ini semua untuk membangun Sumatera Utara. Kita ajak anggota DPR, DPD dari Sumatera Utara, kita ajak, kita jemput, program-program pusat kita bawa ke Provinsi Sumatera Utara," ucap Bobby.

Tak hanya itu, Bobby juga bakal melibatkan pihak swasta untuk melakukan pembangunan di Sumut melalui kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Mengingat, APBD Sumut tidak sanggup untuk membangun semuanya. 

"Dan eksternal yang lain adalah swasta. Program KPBU, pembangunan kawasan dengan swasta ini harus bisa kita terapkan karena kita paham seperti yang disampaikan Pak Edy tadi, uang APBD tidak akan sanggup membangun semuanya," jelasnya.

Namun, Edy Rahmayadi menilai Bobby saat menjadi Wali Kota Medan selalu langsung menemui Menteri tanpa melalui DPR. 

"Saya tahu, anda sampaikan anda memfasilitasi menjumpai DPR RI, menjumpai DPD, kenyataan di Wali Kota saja, itu langsung ke Menteri tidak ke DPR," ungkap Edy saat debat ketiga Pilgub Sumut, Rabu (13/11/2024). 

Edy mengetahui hal itu lantaran datang langsung ke DPR RI Komisi II dan Komisi V. Edy juga menegaskan bahwa Komisi itu merupakan tempatnya berkoordinasi saat menjadi Gubernur Sumut, dan bukan langsung bertemu Menteri. 

"Saya tahu itu, karena saya datang ke DPR RI, di Komisi V, di Komisi II dan itu memang tempat saya berkoordinasi, menanyakan potensi potensi yang ada, bukan saya langsung datang ke menteri," jelas Edy. 

Edy menjelaskan apabila Bupati dan Wali Kota tidak memiliki urusan langsung ke Menteri. Menurutnya, Bupati dan Wali Kota seharusnya bertemu dengan Gubernur terlebih dahulu. Mengingat, secara hierarki, Gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. 

"Tidak urusan kepala daerah Bupati dan Wali Kota langsung ke Menteri, yang adalah Gubenur. Secara heirarki, Bupati dan Wali Kota harus melalui Gubenur, karena Gubenur adalah perwakilan pusat di daerah itu ada undang-undang nya," tegas Edy.