Warisan Leluhur Barus Aman di Tangan Sumut, Tidak Perlu Dipindahkan ke KST Cibinong Bogor
MEDAN, iNewsMedan.id - Terdapat perbedaan pandangan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pihak yang mengusulkan pemindahan koleksi arkeologi Barus.
Pemprov Sumut bersikukuh bahwa benda-benda bersejarah tersebut harus tetap berada di Barus, Tapanuli Tengah bukan dipindahkan keke Gedung Koleksi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Soekarno di Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
Presiden Jokowi saat berada di Komplek Pemakaman Muslim Mahligai di Barus, Tapanuli Tengah, Sumut. (Foto: Setpres)
"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menolak rencana pemindahan benda-benda koleksi arkeologi Barus," ujar Novriana selaku Analis Kebijakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membacakan kesimpulan rapat koordinasi di Ruang Rapat II Lantai 2 Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis 25 Juli 2024.
Demi Beli Handphone, Pria di Paser Nekat Bawa Kabur Kalung Emas dari Toko di Kandilo Plaza
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Komite Seni Budaya Nusantara (DPW KSBN) Sumatera Utara, Soekirman, dan Dhacana Kelana Putra [Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah II Sumatera Utara] menyatakan sikap senada, yakni menolak rencana pemindahan benda-benda koleksi arkeologi Barus.
Demikian pula Hendra Wijaya mewakili Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tapanuli Tengah], dan Tiramin Tamba dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Sejarah situs Barus. (Istimewa)
Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra BRIN, Herry Jogaswara, dan Direktur Pengelolaan Koleksi Ilmiah BRIN, Ratih Damayanti, arkeolog BRIN Ery Soedewo sebagai ketua tim penelitian ekspedisi penyisiran geomorfologi kawasan situs Bongal, dan Ketut Wiraduyana BRIN CoWorking Space (CWS) Medan turut serta menghadiri rapat koordinasi.
DPP Gabema Tapanuli Tengah - Sibolga juga sudah mengirim kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pelaksanaan migrasi koleksi arkeologi situs-situs Barus ditembuskan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
