Demo Honorer, DPRD Kuningan Dorong Pengangkatan PPPK secara Bertahap
KUNINGAN,iNEWS.ID–Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy menemui ratusan pegawai honorer yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kuningan, Kamis (16/1). Para peserta aksi mendesak percepatan pengangkatan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam kesempatan tersebut, Nuzul menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal proses tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada.
"Kita harus melihat persoalan ini dari tiga aspek. Pertama, pemerintah pusat sebagai regulator, kedua pemerintah daerah sebagai pelaksana, dan ketiga DPRD yang bertugas mengawasi pelaksanaannya. Saat ini, sistem yang diterapkan pemerintah pusat sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ada jaminan bahwa mereka yang lulus ujian akan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) meski tidak semua formasi dapat terpenuhi sekaligus," ujar Nuzul Rachdy.
Ia menjelaskan, keterbatasan formasi menjadi tantangan utama dalam proses pengangkatan PPPK. Namun, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen menjalankan proses ini secara bertahap, menyesuaikan dengan kebutuhan formasi dan anggaran.
Anggaran Fogging Dikabarkan Habis di Tengah Melonjaknya Kasus DBD, Komisi D Panggil Dinkes Kendal
"Saya optimis, karena setiap tahun pasti ada pegawai yang pensiun. Formasi yang kosong inilah yang nantinya dapat diisi oleh pegawai honorer sesuai kebutuhan. Meski saat ini masih ada kesenjangan, seperti gaji yang belum setara dengan UMR, kita terus berupaya agar semuanya bisa disesuaikan," katanya.
Terkait kekhawatiran peserta aksi tentang adanya pendaftaran gelombang kedua yang dianggap dapat mengakomodasi pegawai baru, Nuzul meminta masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan indikasi kecurangan.
"Kalau memang ada yang mencoba mendaftar dengan masa kerja yang sangat singkat atau baru, laporkan saja. Kita akan pastikan mereka yang tidak memenuhi syarat langsung dicoret. Hal ini untuk menjaga keadilan bagi honorer yang sudah lama mengabdi," tegasnya.
Ia juga menyinggung, soal keterbatasan anggaran daerah yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program PPPK.
"Saat ini kondisi keuangan daerah memang masih sulit. Namun, kami akan terus berusaha memenuhi hak-hak honorer, termasuk pengangkatan menjadi PPPK sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.
Aksi unjuk rasa berjalan damai dan diakhiri dengan komitmen DPRD, untuk terus memperjuangkan aspirasi pegawai honorer.***
