Pemerintah Ingin Hapus Kuota Impor, DPR Sarankan Skema Perlindungan Petani

JAKARTA, iNews.id - Komisi IV DPR merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor. Komisi IV meminta kementerian terkait menyiapkan skema mitigasi agar petani tetap terlindungi.

Anggota Komisi IV Johan Rosihan menyarankan Kementerian Pertanian memaksimalkan subsidi produksi, memperkuat distribusi pupuk dan menjamin harga pembelian yang layak.

Lalu, Kementerian Perdagangan harus memperketat pengawasan standar produk impor dan melarang masuknya komoditas saat panen raya.

"Sementara Badan Pangan Nasional harus memastikan neraca pangan disusun berdasarkan data riil dan kebutuhan riil produksi," ujar Johan, Minggu (13/4/2025).

Menurut dia, tanpa langkah cepat dari kementerian teknis, banjir produk impor bisa menekan harga hasil panen petani dan mempengaruhi produksi dalam negeri.

Dia memastikan, Komisi IV DPR akan menjalankan fungsi pengawasan terkait kebijakan ini. Pihaknya ingin memastikan kebijakan ini benar-benar berdampak positif bagi ketahanan pangan nasional.

"Pemerintah harus hadir secara utuh dalam ekosistem pertanian, tidak hanya membuka kran impor, tapi juga memperkuat produksi dalam negeri,” kata Johan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya di Kabinet Merah Putih untuk menghilangkan kuota impor. Mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan diminta untuk dihilangkan.

Prabowo mencontohkan salah satu komoditas yang penting untuk orang banyak yakni daging sapi.

 “Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas,” ucap Prabowo saat acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Kepala negara meminta Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka peluang impor bagi siapa pun.

“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja,” kata Prabowo.