Tragis! Wanita Lansia Tewas Tertabrak Mobil di Teras Rumah Depok, Kok Bisa?
JAKARTA, iNews.id - Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) memprotes biaya potongan aplikasi sebesar 30 persen dari mitra driver. Hal ini dinilai melanggar ketentuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub, Budi Raharjo berdasarkan ketentuan, potongan maksimal yang boleh diambil perusahaan ojol terhadap pengemudi hanya sebesar 20 persen. Hal itu sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1001 tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.
Untuk itu, Budi meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan pengecekan dan memberikan sanksi jika perusahaan ojol terbukti melanggar.
"Kementerian Perhubungan memberikan rekomendasi kepada Komdigi, jika ada aplikator yang melanggar. Tapi Kementerian Perhubungan tidak punya kewenangan, karena perusahaan aplikator itu di bawah Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital)," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (14/1/2025).
Pramono Siapkan Tim Transisi Persiapkan Program 100 Hari Kerja Pertama, Siapa Saja Dilibatkan?
Melalui Kepmen Nomor KP 1001/2022, diputuskan perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5 persen.
Biaya tersebut termasuk di dalamnya asuransi keselamatan tambahan, penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional dan/atau bantuan lainnya.
Meski ketentuan pemungutan tarif aplikasi dari mitra driver ojol diatur oleh Kemenhub, kata Budi, pihaknya tidak dapat menindak perusahaan aplikasi jika ditemukan melanggar peraturan tersebut.
"Aplikator sendiri di bawah Komdigi. Kita memberikan rekomendasi kepada Komdigi untuk memberikan teguran atau sanksi kepada aplikator. Jadi Kemenhub tidak bisa secara langsung memberikan sanksi kepada aplikator," ucap Budi.
