MTI Dorong Kebijakan Transportasi Nasional dan Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Perkotaan
JAKARTA, iNews.id - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dari seluruh Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024 di Kota Bandung, Jawa Barat. Rapat berlangsung Minggu-Senin (13-14 Oktober 2024).
Rapat tersebut memutuskan rencana kerja pelaksanaan kongres internasional EASTS ke-16 digelar di Surakarta pada september 2025. Sementara Kongres MTI digelar di Batam pada November tahun depan.
Kongres EASTS akan dihadiri 800-an peserta dari 20 negara. Acara ini merupakan kolaborasi MTI bersama Universitas Sebelas Maret dan Pemerintah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah serta Kementerian Perhubungan (Kemebhub).
MTI bersama dengan ITB melalui NCSTT National Center for Sustainable Transportation and Technology hari ini menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk, "Arah Kebijakan Transportasi Nasional dAN Penguatan Aangkutan Umum Perkotaan dI Indonesia.
Seminar ini menghadirkan pembicara kunci Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Laode Kamaludin (Dewan Pakar Prabowo-Gibran), Bey Machmudin (Pj. Gubernur Jawa Barat), Danang Parikesit (Ketua Dewan PenasIhat MTI) dan Dhani Gumelar (Sesdishub ProvINSI Jabar).
MTI menyambut baik gagasan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub yang menginisiasi penyusunan kebijakan transportasi nasional.
"Memang sudah mendesak dikeluarkan untuk memberikan arah kebijakan transportasi di periode 20 tahun mendatang sebagai terjemahan dari RPJPN 2025-2045 yang baru disahkan beberapa waktu lalu," ujar Ketua Umum MTI, Tory Damantoro dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).
MTI, kata dia dengan seluruh jajarannya mendukung penuh penyusunan dan sosialisasi kebijakan transportasi nasional yang bersifat jangka panjang tersebut agar pembangunan sektor transportasi dapat makin tersusun secara terstruktur, cermat serta kontinyu melewati empat siklus kepemimpinan nasional yang akan datang.
Sehingga, lanjut dia dapat mempercepat pencapaian agenda pembangunan Indonesia secara lebih efektif, berdampak dan berkelanjutan.
"MTI mendesak komitmen pemerintah pusat dan daerah pada pembangunan sistem angkutan perkotaan," katanya.
Selain itu, Tory juga menyampaikan pandangan MTI bahwa salah satu bagian utama dari kebijakan transportasi nasional ke depan merupakan pembangunan sistem angkutan umum di kawasan perkotaan.
Penduduk perkotaan sudah mencapai 170 juta orang di sisi lain peran penting kota sebagai pusat peradaban, budaya, serta pusat pembangunan kesejahteraan bangsa harus terus dijaga dan bahkan ditingkatkan jangan sampai terhambat oleh masalah kemacetan" ucapnya.
Dia mengingatkan, agar semua pihak terutama pemerintah daerah provinsi, kota, maupu kabupaten sudah sangat mendesak bagi kota kota besar di seluruh Indonesia untuk memiliki sistem angkutan umum yang layak, efisien, berkeselamatan, dapat diandalkan dan bisa menjadi kebanggaan seluruh warga masyarakat.
Menurutnya, pembangunan angkutan umum diperlukan komitmen politik dan kerja sama yang kuat antardaerah agar dapat secara konsisten dan berkelanjutan merespons kebutuhan perkembangan kota yang terus meluas melampaui batas batas administrasi wilayah.
Selain tiga pembicara utama yang akan menyampaikan tema seminar, hadir juga para panelis yang membahas kebijakan nasional mewakili perspektif sektor perhubungan darat laut, logistik, kereta api dan bidang keselamatan.
Para panelis tersebut, Prof. Dr. Drs. Rivan A Purwantono, S.H., M.H. (Direktur Utama PT Jasa Raharja dan Wakil Ketua Umum Keselamatan Transportasi MTI), M. Adji (Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas), Direktur Pengelolaan Prasarana KAI Heru Kuswanto, Ardian Daniswara, Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II Balai Pelaksana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat, dan Dhani Gumilar (Sekdishub Prov Jabar)
Dalam seminar ini MTI sengaja mengundang khusus Dirjen Cipta Karya mewakili kementerian PUPR yang berperan penting dan mempunyai kewenangan yang sangat menentukan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan rancang kota yang ramah angkutan umum seperti penggunaan ruang jalan bagi fasilitas pejalan kaki/pedestrian, jalur sepeda, ruang terbuka hijau, jalur olah raga, landscaping, dan juga program program urban renewal yang akan merubah wajah perkotaan di Indonesia.
Secara khusus, pada kesempatan ini dia menyampaikan, terima kasih kepada Menhub Budi Karya Sumadi yang sejak awal menjabat di 2016 selalu memberi kesempatan pada MTI memberikan masukan masukan kebijakan dalam mengahadapi tantangan sektor transportasi.
MTI mengucapkan penghargaan kepada Bapak Menteri Perhubungan yang telah menorehkan banyak prestasi dan inovasi di sektor transportasi, sambil terus mengingatkan masih adanya perbaikan perbaikan yg harus terus dilakukan," katanya.
MoU yang ditanda tangani antara MTI dengan BPSDM dan BKT tahun ini menjadi pengakuan pada MTI sebagai mitra pemerintah dan modal awal dalam memperkuat sinergi dengan kemenhub dalam perumusan kebijakan kebijakan transportasi ke depan.
MTI juga mendorong pemerintah provinsi Jawa Barat agar ke depan makin serius dan full komitmen menjadi provinsi yang giat membangun angkutan umum secara berkelanjutan, dimulai dengan komitmen pembangunan angkutan umum masal berbasis jalan BRT bagi seluruh warga perkotaan di Bandung dan Sekitarnya.
MTI, terutama MTI Wilayah Jawa Barat siap membantu upaya prmbangunan angkutan umum tersebut katanya.
