Kemayoran Masuk 7 Kecamatan Terbanyak Pelaku Judi Online, Pemkot Jakpus Gencarkan Sosialisasi ke Masyarakat

Kemayoran Masuk 7 Kecamatan Terbanyak Pelaku Judi Online, Pemkot Jakpus Gencarkan Sosialisasi ke Masyarakat

Terkini | inews | Jum'at, 5 Juli 2024 - 20:47
share

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah mengumumkan Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat masuk dalam tujuh kecamatan terbanyak pelaku judi online dengan nilai transaksi pada 2024 mencapai Rp118 miliar. Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan menggencarkan sosialisasi untuk mencegah judi online makin marak.

"Kita terus menggerakkan dan memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk meninggalkan perilaku judi, baik itu judi langsung maupun judi online," ujar Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, Jumat (5/7/2024).

Dhany menegaskan bahwa perjudian tidak membawa manfaat, malah sebaliknya hanya menyusahkan. Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Jakpus yang juga berada di bawah pengawasan ketat.

"Kami bisa mengidentifikasi siapa saja ASN yang bermain judi online. Jika ada ASN yang terindikasi berjudi daring, tahapan selanjutnya akan dilakukan pembuktian," ujar Dhany.

Menurutnya, dengan teknologi online, pelaku perjudian dapat teridentifikasi, dan data tersebut akan dipadankan dengan data kepegawaian untuk memastikan kebenarannya.

Pemkot Jakpus juga telah menyiapkan sanksi bagi ASN yang terlibat dalam judi online. Dhany menyebutkan bahwa sanksi terberat bisa berupa pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggarannya.

"Nanti akan dilihat eskalasinya, apakah masuk kategori ringan, sedang, atau berat, baru kemudian ada penjatuhan sanksi dan pencatatan," katanya.

Sementara itu, Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online Hadi Tjahjanto sebelumnya mengungkapkan bahwa beberapa lembaga kementerian meminta nama pegawai yang terlibat judi online.

"Terkait judol, kami terus mendistribusikan nama-nama dari kementerian dan lembaga yang terlibat. Kami langsung menyerahkannya karena banyak permintaan dari kementerian dan lembaga," ujar Hadi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Topik Menarik