Ajudan Zelensky: Tak akan Ada Pemilu di Ukraina meski Gencatan Senjata Tercapai
Penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mikhail Podoliak, menegaskan Ukraina akan mempertahankan darurat militer dan tidak akan mengadakan pemilihan presiden bahkan jika gencatan senjata dengan Rusia ditetapkan.
Dia menegaskan hal itu kepada surat kabar Italia la Repubblica pada hari Jumat.
Darurat militer telah diberlakukan di Ukraina sejak konflik dengan Rusia meningkat pada bulan Februari 2022.
Masa jabatan Zelensky secara resmi berakhir pada bulan Mei 2024, dan dia menolak mengadakan pemilihan baru, yang menyebabkan perdebatan tentang legitimasi pemerintahannya.
Sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari, AS telah berupaya memediasi perdamaian dalam konflik tersebut.
Awal pekan ini, AS mengusulkan gencatan senjata selama 30 hari, yang diklaim Ukraina siap dilaksanakan, bergantung pada persetujuan Rusia.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut gagasan gencatan senjata sebagai "gagasan yang bagus" tetapi menunjuk sejumlah masalah yang harus ditangani sebelumnya.
Juru bicara kepresidenan Dmitry Peskov mengatakan pada hari Jumat bahwa masalah tersebut kemungkinan akan dibahas dengan Washington selama kontak di masa mendatang.
Namun, menurut Podoliak, gencatan senjata sementara tidak sama dengan berakhirnya konflik.
"Kita harus mempertahankan kemampuan untuk bertempur sampai situasi terkendali," ujar ajudan Zelensky dalam wawancara dengan la Repubblica.
"Gencatan senjata selama 30 hari tidak akan membuka blokir pemilu," papar dia.
Pada bulan Januari, Putin menyatakan Zelensky tidak sah, suatu keadaan yang dapat membatalkan perjanjian apa pun yang dicapai dengan keterlibatannya.
Zelensky sebelumnya telah memberlakukan undang-undang yang melarang negosiasi dengan pimpinan Rusia saat ini.
Pemerintahan Trump telah mulai membangun kembali kontak dengan Rusia dan telah berusaha mendorong Kiev mencari resolusi atas permusuhan tersebut.
Pada bulan Februari, Kremlin mengatakan Putin siap untuk bernegosiasi dengan Zelensky, tetapi menunjukkan perlunya membahas aspek hukum yang terkait dengan legitimasinya sebagai kepala negara.
