Mengapa Presiden Sementara Korea Selatan Akan Dimakzulkan Kubu Oposisi setelah 2 Pekan Berkuasa?

Han Duck-soo telah bertindak sebagai presiden sementara sejak anggota parlemen memilih untuk memakzulkan Yoon Suk Yeol awal bulan ini

Anggota parlemen oposisi Korea Selatan telah mengajukan mosi untuk memakzulkan perdana menteri dan penjabat pemimpin negara itu Han Duck-soo, kurang dari dua minggu setelah parlemen memilih untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol.

Ini terjadi setelah Han menolak untuk menunjuk hakim pengadilan konstitusi yang dicalonkan oleh oposisi utama Partai Demokrat (DP).

"Han telah mengungkapkan dirinya sebagai seorang pemberontak yang bertindak, bukan seorang penjabat presiden", kata pemimpin DP Park Chan-dae pada hari Kamis, dilansir BBC.

Oposisi juga menuduh Han membantu upaya darurat militer Yoon pada tanggal 3 Desember. Han sebelumnya meminta maaf karena gagal menghalanginya.

Han juga memveto beberapa RUU yang dipimpin oposisi, termasuk satu yang mengusulkan penyelidikan khusus terhadap deklarasi darurat militer Yoon yang berumur pendek.

Usulan pemakzulan diharapkan akan diajukan untuk pemungutan suara dalam 24 hingga 72 jam ke depan.

Agar berhasil, 151 dari 300 anggota parlemen harus memberikan suaranya.

DP saat ini memegang 170 dari 300 kursi di parlemen. Blok oposisi bersama-sama memegang 192 kursi.

Partai-partai oposisi berharap Han tidak akan menghalangi mereka saat bertindak sebagai presiden sementara negara itu, dan bahwa ia akan mengizinkan RUU disahkan.

Namun sebaliknya ia tetap teguh, memperdalam pertikaian politik.

Pada hari Selasa, Han mengakhiri rapat kabinet tanpa meninjau dua RUU yang disponsori oposisi yang menyerukan penyelidikan penasihat khusus terhadap deklarasi darurat militer dan tuduhan korupsi yang melibatkan ibu negara Kim Keon Hee.

Ia mengatakan ia tidak memasukkannya dalam agenda agar memberi partai yang berkuasa dan oposisi lebih banyak waktu untuk mencapai kompromi.

Namun, pemimpin fraksi DP, Park Chan-dae, mengecamnya karena "membeli waktu dan memperpanjang pemberontakan".

"Kami telah dengan jelas memperingatkan bahwa sepenuhnya terserah kepada Perdana Menteri Han Duck-soo apakah ia akan tercatat dalam sejarah sebagai tokoh yang memalukan, sebagai boneka pemimpin rencana pemberontakan Yoon Suk Yeol, atau seorang pelayan publik yang telah dengan setia melaksanakan perintah dari publik," kata Park dalam sebuah pertemuan partai yang disiarkan di televisi.

Dan pada hari Kamis, Han mengatakan ia tidak akan menunjuk tiga hakim yang telah dinominasikan oleh Majelis Nasional yang didominasi oposisi ke pengadilan konstitusi - yang sedang mempertimbangkan apakah Yoon harus dimakzulkan - kecuali jika partai-partai yang bersaing mencapai konsensus.

Mengenai hal ini, Park mengatakan "sudah menjadi jelas bahwa Han Duck-soo tidak memenuhi syarat atau bersedia untuk membela konstitusi", menambahkan bahwa oposisi akan "segera" mengajukan rancangan undang-undang pemakzulan.

Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di Han mengatakan ancaman oposisi telah mengganggu "pelaksanaan wewenang yang sah" Han, sementara seorang pejabat senior di kantor perdana menteri mengkritik ancaman tersebut sebagai "sangat disesalkan".

Han menjabat sebagai presiden sementara setelah Yoon digulingkan dari jabatannya awal bulan ini. Jika anggota parlemen memilih agar Han dimakzulkan, menteri keuangan Choi Sang-mok akan menjadi orang berikutnya.

Perkembangan terbaru dalam kekacauan politik negara ini muncul saat Mahkamah Konstitusi Seoul sedang mempertimbangkan apakah Yoon harus dilarang menjabat secara permanen.

Pengadilan diharapkan mengadakan sidang publik pertamanya akhir minggu ini.

Tidak jelas apakah Yoon sendiri akan bersaksi selama sidang, tetapi para pengunjuk rasa telah berjanji untuk terus menyerukan pemecatan Yoon selama proses pengadilan.

Yoon juga sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan atas upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer di negara tersebut.

Ia menolak untuk menerima beberapa panggilan yang diberikan kepadanya, dan penyidik telah memperingatkan bahwa mereka mungkin akan mengeluarkan surat perintah penangkapan jika ia tetap tidak responsif.

Beberapa pejabat senior - termasuk mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun, mantan menteri dalam negeri Lee Sang-min dan kepala angkatan darat Park An-su - juga sedang diselidiki.