Berantas Pungli Kawasan Industri, Kepala Daerah Dilarang Minta 'Jatah' ke Pabrik
JAKARTA - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengungkapkan keinginannya untuk memberantas pungutan liar (pungli) dan premanisme yang menjamur di kawasan industri, Jabar.
Dedi menegaskan, tidak mau lagi ada pabrik-pabrik di Jabar yang mengeluhkan soal perilaku premanisme dan pungli, termasuk larangan Kepala Desa meminta sumbangan ke pabrik-pabrik.
“Saya akan melarang seluruh Kepala Desa di Jabar untuk meminta sumbangan ke pabrik-pabrik,” ujar Dedi Mulyadi ditemui di kawasan PT Ultimate Noble Indonesia, Garut, Senin (3/3/2025).
1. Pabrik Jadi Gudang Uang
Ada persepsi keliru di masyarakat yang memandang pabrik sebagai gudang uang. Menurutnya, persepsi tersebut harus diubah.
“Perusahaan itu kan sudah membayar pajak. Jadi negara sudah mendapat pemasukan resmi. Jangan lagi dipajakin secara ilegal,” paparnya.
2. Premanisme Kawasan Industri
Senada, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat yang akan memberantas premanisme dan pungli di pabrik-pabrik.
“Selama ini banyak kawasan industri yang mengeluhkan gaya premanisme ke pabrik-pabrik. Semoga kebijakan Gubernur Jabar ditiru oleh gubernur di seluruh Indonesia,” ucap Noel.
