Pemerintah Potong Anggaran BBM Subsidi untuk Ongkos Produksi BBM Low Sulfur

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melalui Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan akan memotong anggaran BBM subsidi untuk ongkos BBM sulfur. Namun, hal itu tidak akan menaikkan harga BBM subsidi di masyarakat.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin pemangkasan kuota BBM subsidi dilakukan untuk ongkos penyediaan BBM rendah sulfur. Sebab, biaya produksi BBM rendah sulfur lebih besar ketimbang BBM dengan kandungan sulfur yang tinggi.

Sehingga diperlukan kompensasi tambahan jika Pemerintah mau menghadirkan BBM rendah sulfur di masyarakat.

"Kita tidak ada naikan harga BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi (BBM low sulfur), itu yang nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang membayar, artinya ada subsidi," ucap dia.

Rencananya, pemerintah akan memberikan kompensasi kepada Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Sehingga peningkatan biaya produksi tidak berdampak pada harga jual ke masyarakat.

"Karena tadi kita sampaikan, untuk memperbaiki kualitasnya (menjadi BBM rendah sulfur), tentu harus tambah biaya," katanya.

Kaimudin mengatakan, ada beberapa opsi yang untuk menutup penambahan biaya produksi BBM rendah sulfur. Pertama menaikan harga BBM, kedua ditanggung seluruhnya oleh negara, ketiga memotong anggaran subsidi BBM dan dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.

Adapun, pemerintah memilih opsi terakhir karena menurutnya saat ini subsidi BBM yang digelontorkan tidak tepat sasaran. Bahkan BBM subsidi yang seharusnya dinikmati oleh kalangan kelas bawah nyatanya dimanfaatkan oleh masyarakat kelas menengah ke atas.

"Sederhananya, kalau dia pendapatan kecil mungkin naik kendaraan umum atau motor, kemudian mulai sejahtera, beli mobil, awalnya mobil kecil, kemudian menggunakan cc yang lebih besar. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemungkinannya dia akan menggunakan bbm lebih banyak, artinya mendapatkan subsidi semakin banyak," kata Kaimudin.

"Penyaluran BBM subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang ekonominya rentan justru dinikmati oleh golongan yang lebih kuat, jadi perlu subsidi ini tepat sasaran," ucapnya.