Penurunan Perkawinan Anak Lampaui Target
JAKARTA, iNewsTangsel.id - Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki indikator pembangunan di bidang perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, serta pembangunan pemuda. Berbagai upaya yang telah dilakukan membuahkan hasil signifikan, meskipun sejumlah tantangan masih perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
Salah satu pencapaian penting terlihat dari tren penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang secara konsisten terjadi sejak tahun 2018 hingga 2021. Meskipun pada tahun 2020 sempat terjadi peningkatan kasus kekerasan akibat dampak pandemi, tren ini kembali menurun di tahun berikutnya. "Kekerasan emosional menjadi bentuk kekerasan yang lebih dominan dibandingkan kekerasan fisik, sementara kekerasan seksual cenderung lebih sering dilaporkan. Pergeseran dari kekerasan fisik ke kekerasan emosional ini memunculkan kebutuhan akan perhatian lebih, terutama terkait kesehatan mental anak-anak yang terdampak" ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti di Jakarta, Senin (7/10/2024).
Di sisi lain, angka perkawinan anak di Indonesia juga menunjukkan kemajuan signifikan. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terkait penurunan perkawinan anak berhasil dicapai lebih awal, bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk tahun 2030. Namun, meskipun secara nasional angkanya menurun, beberapa provinsi masih menunjukkan peningkatan angka perkawinan anak. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya penguatan regulasi dan kebijakan di daerah-daerah tersebut untuk menjaga tren positif ini.
Dalam hal perlindungan anak, Indeks Perlindungan Anak terus menunjukkan peningkatan. Pencapaian ini didorong oleh penguatan regulasi dan layanan publik yang semakin ramah anak. Program-program seperti Satuan Pendidikan Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, serta kampanye pencegahan perkawinan anak telah membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak. Selain itu, kehadiran layanan hotline 129 dan kelembagaan terintegrasi turut berkontribusi dalam penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan.
"Sementara itu, di bidang pemberdayaan perempuan, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Perempuan mengalami peningkatan, meskipun kenaikan tersebut masih terbilang moderat. Partisipasi perempuan dalam dunia kerja terus bertambah, tetapi representasi mereka dalam politik dan kepemimpinan publik masih memerlukan perhatian yang lebih besar" tambahnya. Upaya peningkatan keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor akan menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah ke depannya.
Untuk pembangunan pemuda, laporan menunjukkan peningkatan positif dalam beberapa aspek, seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka di kalangan pemuda, terutama di kalangan perempuan. Perilaku berisiko di kalangan pemuda juga masih menjadi perhatian, yang memerlukan pendekatan khusus dalam program-program pengembangan generasi muda di masa depan.
Di sisi lain, pembangunan keluarga juga menunjukkan kemajuan. "Indeks Pembangunan Keluarga mencatat peningkatan yang cukup signifikan, namun beberapa indikator seperti rumah layak huni dan waktu rekreasi keluarga masih memerlukan perbaikan. Kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan rendahnya partisipasi dalam bimbingan perkawinan juga menjadi isu yang harus ditangani lebih serius" tutup Woro.
