Bupati Probolinggo Terpilih Tolak Dua Mobil Dinas Baru, Ini Kata Asongan Kaos Bromo

PROBOLINGGO-Langkah Bupati Probolinggo terpilih, dr Muhammad Haris Damanhuri Romly, yang menolak pengadaan dua mobil dinas untuk Ketua dan Wakil Ketua PKK, menuai sorotan publik.

Keputusan ini muncul setelah Pemerintah Kabupaten Probolinggo merencanakan pengadaan empat mobil dinas baru pada anggaran tahun 2025. Rencana tersebut awalnya mencakup mobil untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua PKK, dan Wakil Ketua PKK.

Namun, Gus Haris, sapaan akrab Bupati terpilih, dengan tegas hanya menyetujui pengadaan mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati. 

“Benar, Pak Ugas (Penjabat Bupati) telah menyampaikan rencana tersebut. Tapi saya menolak pengadaan mobil dinas baru untuk Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK,” ungkap Gus Haris dalam pernyataan yang disampaikan pada Senin (13/1/2025).

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran yang lebih berfokus pada kepentingan masyarakat. Gus Haris berpendapat, lebih baik anggaran dialokasikan untuk program-program yang memberikan dampak langsung kepada warga.

“Lebih baik anggaran itu digunakan untuk program yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Meskipun anggaran sebesar Rp700 juta per unit untuk mobil dinas ini telah dialokasikan, Gus Haris menyarankan agar mobil dinas milik mantan Bupati, seperti Toyota Camry, Terra 4x4, dan Zenix Hybrid tipe Q, tetap digunakan. 

Bahkan, istri Bupati dan Wakil Bupati akan menggunakan mobil dinas yang sebelumnya dipakai oleh Ketua dan Wakil Ketua PKK.

Penjabat Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, memberikan klarifikasi terkait keputusan Gus Haris ini. Menurutnya, pengadaan mobil dinas baru memang telah direncanakan dengan anggaran sebesar Rp700 juta per unit.

Namun, Ugas juga memahami keputusan Gus Haris untuk hanya mengizinkan pembelian dua mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati. 

“Memang, rencana awal kami mencakup pengadaan mobil dinas untuk Ketua dan Wakil Ketua PKK. Tetapi, setelah berbicara dengan Bupati terpilih, kami sepakat bahwa mobil dinas yang ada dapat dimanfaatkan kembali, terutama yang masih layak pakai,” kata Ugas.

Ugas menyebut, keputusan ini sejalan dengan upaya Pemkab Probolinggo untuk menjaga efisiensi anggaran.

“Kami tetap berkomitmen untuk menggunakan anggaran dengan bijak dan memastikan setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.

Jumandi, warga Kabupaten Probolinggo, mengungkapkan pandangannya terkait keputusan Bupati terpilih. Menurutnya, langkah Gus Haris sangat tepat dalam kondisi ekonomi saat ini.

“Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, lebih baik anggaran itu digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Jumandi, Rabu (15/1/2025).

Pria yang berprofesi sebagai pedagang kaos di Bromo ini juga berharap agar langkah Gus Haris bisa menjadi contoh bagi pemimpin daerah lainnya dalam menggunakan anggaran dengan bijak. Ia menyebut, Bupati terpilih sudah menunjukkan bahwa ia memikirkan kepentingan rakyat.

“Kami berharap ke depannya lebih banyak kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat,” tambahnya.

Jumandi juga berharap di bawah kepemimpinan Gus Haris, sektor pariwisata, khususnya di Gunung Bromo, dapat pulih kembali dan terus berkembang.

“Semoga dengan dipimpinnya Gus Haris, Wisata Gunung Bromo kembali pulih. Sekarang tamu di Bromo tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum tiket naik.” katanya.

Keputusan Gus Haris ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Probolinggo. Wakil Ketua DPRD, Muhammad Zubaidi, menyatakan bahwa langkah Gus Haris mencerminkan kepemimpinan yang berorientasi pada efisiensi anggaran.

“Memang ada anggaran, tapi Gus Haris menolak pengadaan dua mobil untuk Ketua PKK dan Wakil dengan alasan efisiensi anggaran,” ujar Zubaidi yang juga Ketua DPC Gerindra Kabupaten Probolinggo.

DPRD pun berharap efisiensi anggaran ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan daerah yang lebih mendesak, serta menciptakan pengelolaan anggaran yang transparan dan berpihak pada rakyat.

Langkah Gus Haris ini tentu saja menjadi perbincangan hangat, dengan masyarakat berharap jika keputusan ini bisa menjadi contoh dalam mengelola keuangan daerah secara bijak dan mengutamakan kepentingan publik.