Prevalensi Stunting di Jabar Ditargetkan Turun Jadi 14 Persen pada 2024
BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berkomitmen menekan angka prevalensi stunting dari 21,7 persen pada 2023 menjadi 14-15 persen pada 2024.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman usai menghadiri Pertemuan Evaluasi Penanganan Stunting dan Aksi Stunting Award (ASA) di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, Senin (25/11/2024).
“Kami berharap hasil aksi konvergensi di lapangan yang dilakukan 27 kabupaten kota dapat menurunkan angka stunting secara signifikan hingga mencapai 14 atau 15 persen pada 2024,” ucap Herman.
Herman mengatakan, Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten kota di Jabar sudah mengambil langkah konkret untuk menekan angka prevalensi stunting. Salah satunya turut menyukseskan pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Kementerian Kesehatan.
Selain itu, Herman juga menyoroti pentingnya eksekusi langsung di lapangan. Ia memaparkan tiga langkah utama yang harus dilakukan kepada ibu hamil dalam penanganan stunting.
Pertama, mengonsumsi tablet tambah darah tanpa kecuali. Kedua, melakukan pemeriksaan ke petugas kesehatan minimal enam kali selama kehamilan. Terakhir, memastikan konsumsi protein hewani, seperti telur, daging, ikan, dan susu.
Herman juga menekankan pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk bayi usia 0-6 bulan, dilanjutkan dengan pemberian protein hewani pada bayi usia 7-24 bulan.
“ASI tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga mempererat kasih sayang antara ibu dan anak, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh teknologi apa pun,” katanya.
“Target kami pada 2025 adalah menurunkan angka stunting ke bawah 10 persen, bahkan mencapai satu digit. Ini hanya bisa dicapai dengan gotong royong lintas sektor, melalui pendekatan sabilulungan,” tambahnya.
Menurut Herman, penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga memerlukan kolaborasi lintas perangkat dinas dan sektor lain.
“Tahun ini, kami tingkatkan sinergi dengan 27 kepala dinas kesehatan, puskesmas, dan bahkan camat untuk bersama-sama mencapai target ini,” tandasnya.
