Kedekatan Kapolres TTU dengan Warga di Tengah Massa Unjuk Rasa Jilid II Peralihan Status Mutis

KEFAMENANU, iNewsTTU.id – Sebanyak 120 personel Polres Timor Tengah Utara (TTU) dikerahkan untuk mengamankan Aksi Damai Jilid II yang digelar oleh Aliansi Cipayung, BEM-BLM Universitas Timor, Organda, dan masyarakat adat Kabupaten TTU.

Aksi massa ini berlangsung di depan Kantor DPRD TTU dan Kantor Bupati TTU, dengan tujuan menolak Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) nomor 946 yang mengubah status Cagar Alam (CA) Mutis menjadi Taman Nasional Mutis.

Massa yang berjumlah sekitar 1.000 orang menyampaikan orasi dan tuntutan agar DPRD TTU segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten TTU untuk menolak SK tersebut.

Mereka menganggap bahwa keputusan KLHK tersebut tidak didahului dengan sosialisasi yang memadai dan berpotensi merugikan masyarakat sekitar Mutis.

Situasi Memanas, Kapolres TTU Tampil Redakan Ketegangan
Aksi sempat memanas ketika sejumlah peserta unjuk rasa berusaha memasuki Kantor DPRD TTU yang sedang menggelar Sidang Banggar. Terjadi aksi saling dorong antara massa dan aparat kepolisian, namun situasi tersebut dapat mereda berkat upaya Kapolres TTU, AKBP Mohammad Mukhson, yang turun langsung untuk menghimbau massa agar menjaga keamanan dan ketertiban.

"Saudara-saudara, mari kita jaga ketertiban. Kita semua sahabat, mari kita tetap berdiskusi dengan damai," ucap AKBP Mukhson kepada massa yang hadir.

Dalam momen tersebut, Kapolres TTU tampak akrab dengan peserta aksi, berbincang-bincang dengan warga Mutis dan sesekali bercanda meskipun terik matahari menyengat. Sikap humanis Kapolres ini berhasil menurunkan ketegangan yang sempat timbul, menunjukkan kedekatannya dengan masyarakat yang ia amankan.

Aksi Berlanjut dengan Dialog di DPRD dan Kantor Bupati

Setelah situasi kondusif, massa aksi kemudian diterima di dalam halaman Kantor DPRD TTU, sementara 30 perwakilan massa masuk untuk berdialog dengan pimpinan DPRD TTU. Wakil Ketua II DPRD TTU, Agustinus Siki, menyampaikan sikap lembaga legislatif yang secara tegas menolak SK KLHK, namun tidak hanya sebatas penolakan, DPRD TTU akan membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait perubahan status Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional.

"Sikap lembaga DPRD TTU menolak dengan tegas, tetapi ini bukan hanya soal penolakan, melainkan kami akan membentuk Pansus untuk mencari data yang akurat, siapa yang berada di belakang perubahan status ini," ujar Agustinus Siki dalam pertemuan tersebut.

Pada sore harinya, massa aksi melanjutkan unjuk rasa ke Kantor Bupati TTU. PLT Bupati TTU, Eusebius Binsasi, menerima perwakilan massa di aula Kantor Bupati.

Dalam kesempatan itu, PLT Bupati menjelaskan bahwa terbitnya SK tersebut berdasarkan kajian dan penelitian dari pihak KLHK. Ia menyebutkan bahwa sebagai pemerintah daerah, mereka harus menyatakan sikap sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah harus menyampaikan sikap sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, karena kami bekerja berdasarkan instruksi yang ada," ungkap Eusebius Binsasi.

Perundingan yang cukup alot antara Pemda TTU dan massa aksi berakhir dengan kesepakatan bahwa Pemda TTU akan melakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak perubahan status tersebut dan akan menyampaikan hasil kajian itu kepada KLHK di pusat.

Aksi Berakhir dengan Tertib, Kapolres Ucapkan Terima Kasih

Dengan pengamanan yang ketat, situasi aksi berlangsung aman dan tertib hingga akhir. Kapolres TTU, AKBP Mohammad Mukhson, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

"Saya berterima kasih kepada masyarakat Timor Tengah Utara yang telah menjaga situasi tetap aman dan tertib. Semoga kita semua bisa terus bekerja sama untuk kebaikan bersama," tutup Kapolres TTU.

Dalam himbauannya, Kapolres juga mengingatkan massa untuk tetap menjaga keamanan dan menyebut mereka sebagai "sahabat", menunjukkan kedekatan emosional antara aparat kepolisian dan masyarakat yang ia lindungi.

"Sahabat-sahabat saya dari Cipayung, GMKI, PMKRI, seluruh tokoh adat, bapak-mama, saya Kapolres TTU. Terima kasih atas kerjasamanya, mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban," ujar AKBP Mukhson di hadapan massa aksi.

Dengan dialog yang berlangsung konstruktif dan ketertiban yang terjaga, aksi unjuk rasa ini menunjukkan kedewasaan demokrasi dan kedekatan aparat kepolisian dengan masyarakat dalam menghadapi isu-isu penting bagi kesejahteraan bersama.