Resmi! Maladewa Larang Masuk Warga Israel sampai Perang di Gaza Berakhir

MALE, iNews.id - Maladewa resmi melarang masuk warga Israel. Presiden Maladewa Mohamed Muizzu, Selasa (15/4/2025), meratifikasi amandemen undang-undang yang melarang masuk siapa pun pemilik paspor Israel.

Negara Asia Selatan yang dikenal dengan keindahan pantai Samudera Hindia-nya itu memberlakukan larangan masuk bagi warga Israel sampai pemerintahan Zionis menghentikan serangan terhadap Palestina.

RUU yang awalnya diajukan pada Mei 2024 itu lebih dulu disahkan oleh parlemen pada Senin (14/4/2025).

"Amandemen tersebut memperkenalkan ketentuan baru pada Undang-Undang Keimigrasian, yang secara tegas melarang masuknya individu pemegang paspor Israel ke wilayah Republik Maladewa. Ratifikasi tersebut mencerminkan sikap tegas Pemerintah dalam menanggapi kekejaman dan praktik genosida yang terus berlanjut, dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina," bunyi pernyataan kepresidenan, seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (16/4/2025).

Pemerintah Maladewa menegaskan solidaritas yang kokoh terhadap perjuangan Palestina serta komitmen yang abadi guna memajukan dan melindungi hak-hak rakyat Palestina.

Israel terus menggempur Jalur Gaza pasca-runtuhnya gencatan senjata tahap pertama. Serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan 50.100 orang lebih, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Sejauh ini belum ada tanda-tanda kesepakatan gencatan senjata lanjutan. Israel mengajukan proposal gencatan senjata terbaru kepada Hamas untuk membebaskan 10 sandera di Gaza. Hamas masih mempelajari proposal itu, namun menegaskan tak akan memenuhi tuntutan Israel untuk meletakkan senjata.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada  Sabtu lalu mengatakan militernya telah menguasai wilayah yang memisahkan Kota Rafah dengan Khan Younis di Gaza Selatan guna membuat zona keamanan yang luas. Berbagai upaya dilakukan Israel untuk mencari serta menekan Hamas agar membebaskan sandera, namun tak kunjung berhasil. 

Di Israel, desakan dari berbagai kelompok militer maupun sipil agar pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera menyepakati kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas semakin kuat. Puluhan ribu tentara aktif maupun cadangan dari berbagai kesatuan, pilot AU, kalangan intelijen, veteran, dokter militer, serta akademisi, guru, dan tokoh, termasuk mantan Perdana Menteri Ehud Barak, meneken petisi untuk menyepakati pertukaran tahanan sekalipun harus dengan menghentikan perang.

Tampaknya desakan ini yang membuat Israel mengajukan proposal gencatan senjata terbaru dengan Hamas. Meski demikian, Hamas belum membuat keputusan apa pun.