Defisit APBN Sentuh Rp104,2 Triliun per Maret 2025, Tantangan Fiskal Makin Tinggi
IDXChannel - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sejauh ini dinilai menjadi tantangan serius. Hal tersebut tercermin dari defisit APBN, di mana per akhir Maret tercatat sebesar Rp104,2 triliun atau sekitar 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka itu setara dengan 16,9 persen dari target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara pada 2025 yang senilai Rp616,2 triliun atau setara 2,53 persen dari PDB.
Adapun defisit berasal dari pendapatan negara sebesar Rp516,1 triliun atau setara 17,2 persen dari target Rp3.005,1 triliun serta belanja negara sebesar Rp620,3 triliun atau setara 17,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun.
"Kinerja kita di tahun ini memang cenderung akan lebih berat kondisi APBN kita. Jadi fiscal space kita makin lama makin terbatas. Karena sebelumnya kalau kita lihat di bulan yang sama tahun sebelumnya itu selalu surplus," kata Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
Telisa mengatakan, pada 2023 APBN surplus 0,61 persen dari PDB. Pada 2024, tercatat surplus sebesar 0,04 persen dari PDB.
"Tahun ini defisit. Artinya yang biasanya Maret itu kita masih surplus, sekarang sudah defisit. Makin ke sini tuh kemungkinannya makin defisit ya," kata dia.
Dia menekankan pentingnya menjaga batas defisit anggaran di bawah 3 persen dari PDB sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, Indonesia masih perlu optimistis meskipun kondisi ekonomi penuh dengan tantangan.
"Kita tetap perlu optimis. Kita berharap sih perpajakan kita tetap baik meskipun ada tantangan. Dengan nanti katanya disebutkan Coretax sudah mulai membaik. Nah itu harapannya nanti penerimaan pajak bisa baik. Ada peningkatan," kata Telisa.
Di sisi belanja, Telisa menyambut baik langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi. Namun, dia juga mengingatkan kebutuhan untuk mendanai berbagai stimulus dan program padat karya tetap tinggi, terutama di tengah tekanan ekonomi dan kebijakan tarif.
"Dalam kondisi serba sulit ini, tantangan kita adalah untuk melihat kembali anggaran kita. Kita mau nggak mau harus rekonstruksi lagi tuh anggaran kita. Nah itu yang harus dilihat. Jadi harus ada rearrangement dari APBN kita melihat kondisi terkini," kata dia.
(NIA DEVIYANA)
