Sri Mulyani: Penerimaan Pajak di Maret 2025 Berbalik Positif 9,1 Persen, APBN Aman
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Terutama terkait penerimaan pajak yang sempat menimbulkan pertanyaan karena penundaan pengumumannya.
Dia menjelaskan penundaan pengumuman data penerimaan pajak disebabkan oleh beberapa faktor dinamis, termasuk implementasi Coretax, penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), dan adanya restitusi one-off dari beberapa perusahaan wajib pajak besar. Pemerintah tidak ingin data yang masih sangat cair ini menciptakan kepanikan di pasar.
"Sehingga tidak ingin menciptakan kepanikan market, kami melakukan presentasi. Kalau kita lihat pada bulan Maret, penerimaan pajak bruto kita sudah turn around," ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan postur APBN hingga akhir Maret 2025 berada dalam situasi yang baik dan penerimaan pajak telah menunjukkan pembalikan positif. Hal itu berdasarkan pertumbuhan penerimaan pajak bruto yang sebelumnya terkontraksi -13 persen pada Januari dan -4 persen pada Februari, kini telah berbalik menjadi positif 9,1 persen pada Maret 2025.
"Turning around itu kelihatan sudah mulai baik," kata Sri Mulyani.
Kemudian, Menkeu memaparkan data rata-rata penerimaan pajak pada periode Desember hingga Maret dalam empat tahun terakhir.
Pada 2025, rata-rata penerimaan pajak mencapai Rp179,7 triliun, yang lebih baik dibandingkan 2024 sebesar Rp174 triliun), pada 2023 sebesar Rp167 triliun saat boom komoditas, dan pada 2022 sebesar Rp146 triliun pasca-COVID. Dengan begitu, Sri Mulyani yakin penerimaan pajak masih berada di jalur yang tepat (on track).
Di sisi lain, Menkeu menyayangkan adanya narasi yang dibuat seolah-olah APBN tidak berkelanjutan (sustainable) dan tidak hati-hati (prudent). Ia menegaskan program-program pemerintah telah didesain dalam kerangka APBN yang tetap prudent dan sustainable.
"Jadi ini yang menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebenarnya fundamentalnya masih jalan," tuturnya.
Meskipun Sri Mulyani tidak secara eksplisit menyebutkan angka defisit dan belanja pemerintah dalam kesempatan tersebut, data APBN yang dirilis secara berkala oleh Kementerian Keuangan sebelumnya menunjukkan defisit sebesar Rp31,2 triliun pada Februari 2025.
Sementara itu, pendapatan negara tercatat sebesar Rp316,9 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp348,1 triliun.
(Febrina Ratna Iskana)
