5 Fakta Rapat RUU TNI Digelar di Hotel Mewah, DPR Beri Penjelasan

JAKARTA, iNews.id - Rapat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Sabtu (15/3/2025) menuai sorotan. Rapat ini juga dikritik karena digelar di salah satu hotel mewah yakni Hotel Fairmont di Jakarta.

Rapat ini kemudian digeruduk oleh koalisi masyarakat sipil yang vokal mengkritik RUU TNI.

Berikut lima fakta yang dirangkum terkait rapat DPR dan pemerintah membahas RUU TNI di hotel mewah.

1. Rapat Digeruduk Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk ruang rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR bersama pemerintah saat membahas RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025) sore. Mereka datang dengan membawa poster bernarasikan kritik.

Awalnya, tiga orang perwakilan koalisi tersebut memasuki ruang rapat. Mereka lalu membentangkan poster.

"Kayak kurang kerjaan aja, ambil double job," bunyi salah satu poster.

Salah satu perwakilan koalisi adalah Wakil Koordinator KontraS Andri Yunus. Tak lama, sejumlah petugas keamanan langsung menarik Andri keluar ruangan.

Petugas pun langsung menutup rapat pintu. Kemudian, koalisi berteriak untuk meminta Panja RUU TNI dan pemerintah untuk menghentikan rapat RUU TNI. 

"Hentikan Bapak-Ibu, prosesnya sangat tertutup, tidak ada pelibatan rakyat di sini," kata Andri sambil berteriak di depan pintu rapat.

2. Masyarakat Kritik Rapat di Hotel Mewah

Wakil Koordinator KontraS Andri Yunus menyoroti pelaksanaan rapat pembahasan RUU TNI di sebuah hotel mewah. Padahal pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.

Menurut Andri, hal ini membuat kebijakan efisiensi seperti hanya omongan belaka.

"Pemerintah Indonesia seperti tidak memiliki rasa malu dan hanya omon-omon belaka di tengah upaya efisiensi anggaran," ujarnya.

3. DPR Ungkap Alasan Pilih Hotel Mewah

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan alasan pemilihan Hotel Fairmont sebagai tempat rapat Panja RUU TNI bersama pemerintah. Dia menjelaskan, hotel tersebut menjadi satu-satunya hotel yang tersedia di antara pilihan yang lain.

“Teman-teman sekretariat itu memang menjajaki beberapa hotel, ada 5-6 hotel ya, tapi yang available itu satu ya, pertimbangannya yang available dengan format panja RUU ini,” kata Indra saat dihubungi, Sabtu (15/3/2025). 

Selain itu, kata Indra, harga sewa Hotel Fairmont terjangkau. Sebab hotel telah bekerja sama dengan pemerintah.

4. Respons Komisi I DPR

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyoroti pihak yang mengkritik rapat pembahasan RUU TNI di hotel mewah. Dia menegaskan, rapat di hotel sudah kerap dilakukan DPR, seperti membahas UU Kejaksaan hingga UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Ya kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek UU Kejaksaan di Hotel Sheraton, UU Perlindungan Data Pribadi di Intercon, kok nggak kamu kritik?" ujar Utut saat ditemui di sela-sela rapat RUU TNI, di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).

Legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont merupakan konsinyering.

"Ya kalau di sini kan konsinyering, kamu tau arti konsinyering? Konsinyering itu dikelompokan gitu ya," ujar Utut.

5. Komisi I sudah Undang KontraS

Utut mengklaim telah mengundang KontraS untuk hadir dalam rapat. Namun, KontraS disebut tidak mau datang.

"Kita undang dia nggak mau (datang), karena merasa akan jadi stempel saja bahasanya," kata Utut.

Utut tidak mempermasalahkan jika KontraS memang tidak setuju dengan revisi UU TNI tersebut.