Pemprov Jakarta Gandeng BPK, Gubernur Pramono Ingin Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta akan memperkuat manajemen pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Pramono didampingi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali, menghadiri acara penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta Semester II Tahun 2024 di Gedung BPK, Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2025). Dalam acara tersebut, turut digelar serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan DKI Jakarta.

"Akan menjadi lebih baik jika segala sesuatunya dapat dengan mudah diakses dan diperiksa oleh publik. Sebab, saat ini kita berada di era keterbukaan," kata Pramono.

Pramono menginstruksikan seluruh perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja dengan hati demi meningkatkan kinerja secara transparan, terbuka, dan akuntabel.

Di bawah kepemimpinannya, Ia menargetkan Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan hasil pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"DKI Jakarta telah memperoleh opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut. Mudah-mudahan kami bisa meraihnya kembali. Kami secara terbuka akan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Jakarta. Kami berharap transparansi menjadi kata kunci dalam upaya perbaikan di Jakarta," ucapnya.

Pramono juga mengucapkan selamat bertugas kepada Kepala Perwakilan BPK RI DKI Jakarta yang baru, M. Ali Asyhar. Ia berharap, di bawah kepemimpinan Ali Asyhar, kerja sama antara BPK dan Pemprov DKI Jakarta semakin kuat demi kemajuan bersama.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Khoirudin, menyebut bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan BPK dalam mengawal kebijakan fiskal daerah. Ia ingin memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

"DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus bersinergi dengan BPK dalam menjalankan fungsi pengawasan. Semoga dengan kerja sama yang erat antara BPK, Pemprov DKI Jakarta, dan DPRD, dapat terwujud sistem keuangan daerah yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel," ujar Khoirudin.