Pemprov Jakarta Mulai Lakukan Kajian Soal Wacana Proyek Pulau Sampah

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) mulai melakukan kajian terkait wacana pembangunan proyek pulau sampah untuk mengatasi permasalahan sampah Jakarta. 

Diketahui, wacana itu sempat tercetus saat era Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, namun regulasi terkait pulau reklamasi dianggap telah usang akibat sudah dari tahun 1980-an.

"Karena regulasi tentang reklamasi dan pantai pesisir utara itu sudah dari tahun 80-an. Jadi, sekarang DLH akan membuat kajian due dilligence terhadap kajian-kajian tersebut. Apakah peraturan-peraturan yang ada tersebut masih berlaku atau tidak saat ini. Kalau memang tidak berlaku lagi, apakah perlu dilakukan penggantian atau perubahan terhadap regulasi-regulasi tersebut atau tidak," kata Kepala Dinas LH DKI, Asep Kuswanto di Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

"Sehingga nanti pada saat kemudian kita akan mulai melakukan studi kelayakan, bikin Fisibility Studies (FS) itu secara regulasi memang sudah dimungkinkan," tambahnya.

Asep mengatakan, Dinas Citata tahun ini mengalokasikan anggaran untuk penyusunan kajian pra-FS. dan Dinas SDA juga sudah teralokasikan anggaran penyusunan kajian hidrodinamika. Jadi masing-masing dinas itu sedang menyusun kajiannya.

"Setelah kita firm dari sisi regulasi, kemudian dari sisi lokasinya mau di mana, itu baru kita mengajukan perizinan-perizinan. karena pasti akan dimulai dari perizinan-perizinan sebelum kita memang firm memutuskan untuk membangun pulau sampah tersebut. jadi memang tiga dinas, LH, Citata, dan SDA sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno mewacanakan untuk membahas dan melanjutkan ide eks Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono terkait pembangunan pulau sampah. Menurutnya semua langkah harus dicoba untuk mengatasi permasalahan sampah di Jakarta.

"Ada wacana itu (pembangunan pulau sampah -red), tadi baru dipaparkan, sedang dibuka lagi, apa namanya wacana itu. Jadi semua potensi, semua harus kita coba, kalo enggak, gak kelar-kelar kita masalah sampai kita ini," ujar Rano di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Ia mengatakan akan meniru keberhasilan Singapura yang telah lebih dulu membangun pulau sampah sejak 1999. Rano mengaku sudah mempelajari saat menjabat Gubernur Banten kala itu.

"Jangan salah, Singapura itu mempunyai salah satu keberhasilan nya adalah membangun pulau sampah, dan itu mereka bangun dari tahun 1999, itu cukup saya pelajari waktu saya jadi Gubernur Banten, karena Banten juga masuk dalam strategis nasional untuk persampahan ini," ucapnya.

Sekedar informasi, saat ini Pemprov DKI telah membangun fasilitas pengolahan sampah berupa Refuse Derived Fuel (RDF) Plat di Bantargebang, Bekasi dan Rorotan, Jakarta Utara dengan kapasitas 3.500 ton. Namun sampah di Jakarta per hari mencapai 8.000 ton.