Ormas Dilarang Masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus!

JAKARTA - Kepala Administrator KEK Kendal Tjertja Karja Adil memastikan organisasi masyarakat (ormas) tidak sembarangan bisa masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga diharapkan tidak mengganggu keberlangsungan industri di Tanah Air.

Tjertja mengatakan, hal inilah yang menjadi salah satu keunggulan kawasan industri di dalam KEK dengan yang di luar KEK. Sebab, tidak sembarang orang yang bisa masuk KEK tanpa perizinan resmi dari kantor administrator.

"Memang bedanya itu, ada administrator yang memang kalau ada apa-apa, ada kunjungan dari pihak manapun lapor kantor administrator, ini yang membedakan kami dengan kawasan lain," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

1. Izin Satu Pintu

Tjertja menjelaskan, kehadiran kantor administrasi di KEK memang menjadi jembatan untuk mengkoordinasikan perizinan baik di Pemerintah Pusat maupun di level Pemerintah Daerah. Sehingga dipastikan semua urusan administrasi dan perizinan para pelaku usaha di KEK kendal hanya satu pintu.

"Tugas kami memang membuat itu (satu pintu), menjadi filter (gangguan ormas, tanpa ada izin dari kami, tidak akan bisa masuk. Itu bedanya KEK, kami menjaga dana dana yang ada disitu," lanjutnya.

Tjertja mengaku selama ini kekhawatiran investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri akibat rumit dan sulitnya perizinan. Baik perizinan di level pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga urusan yang dibuat oleh Ormas di sekitar kawasan.

"Kalau mereka dipusingkan oleh perizinan, bingungkan orang asing, kalau mereka datang ke kantor administrator, ya sudah datang ke situ urus semuanya," kata Tjertja.

"Kita tidak perlu takut kalah atau minder dengan Vietnam, kalau ada KEK sebenarnya, tinggal kantor administrator yang fight, bagaimana regulasi bisa implementatif di KEK. Wajib kita selesaikan, di provinsi kita maju, pusat kita maju, kan kasihan kalau asing datang, bingung, di mana ngurusnya, itu mereka takuti," pungkasnya.

2. Banyak Pabrik Pindah ke Kawasan Ekonomi Khusus

Kepala Administrator KEK Kendal Tjertja Karja Adil mengaku perang dagang antara Amerika dan China membawa berkah bagi pertumbuhan industri di Indonesia. Sebab saat ini beberapa pabrikan China memilih untuk merelokasi pabriknya ke Indonesia, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Tjertja menjelaskan relokasi tersebut bukan tanpa alasan, karena produk China yang sebelumnya dilarang masuk ke pasar Amerika, kini bisa kembali berjualan lewat label made in Indonesia.

Di samping itu, Pemerintah juga memberikan sederet insentif fiskal hingga janji kemudahan perizinan untuk melancarkan pengembangan sektor industri di kawasan ekonomi khusus. Insentif pajak itu seperti pemberian tax holiday atau tax allowance selama 20 tahun tergantung nilai investasi yang dilakukan pelaku usaha.

"Kita dapat blessing lah setelah Trump naik, perang dagang AS - China memanas banyak pabrik China relokasi di Indonesia. Mereka produksi barang di Indonesia, dapat label made in Indonesia, baru dikirim ke Amerika," ujarnya.

Tjertja menjelaskan, pada tahun 2024 sendiri setidaknya telah diterbitkan sebanyak 961 SKA (Surat Keterangan Asal). SKA ini menjadi semacam sertifikasi asal barang yang menyatakan barang atau komoditas yang diekspor berasal dari negara pengekspor. Termasuk di dalamnya barang-barang dari pabrik China yang direlokasi ke Indonesia.

"SKA membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia," lanjutnya.

3. Pelaku Industri asal China

Direktur Eksekutif Kawasan Industri Kendal Juliani Kusumaningrum menambahkan pelaku industri asal negara China saat ini memang mendominasi keterisian kawasan industri tersebut.

Hingga saat ini, sebanyak 124 industri mengisi Kawasan Industri Kendal. Porsi tersebut 36 merupakan industri asal China, 26 industri asal Indonesia, dan 21 industri asal Hongkong. Sedangkan sisanya porsi kecil dari beberapa negara di kawasan Asia.

Adapun total investasi yang telah berhasil diserap sejak 2016 sampai 2025 saat ini sebesar Rp141 triliun. Jumlah tersebut telah terealisasi Rp86 triliun, angka ini akan bertambah hingga Rp141 triliun seiring peningkatan kapasitas produksi pabrik sendiri.

"Nilai investasinya hingga saat ini Rp141 triliun, yang sudah realisasi Rp86 triliun, angka ini bergeser karena investor ketika masuk ke Indonesia perlu konstruksi, komisioning, disini produksi tidak langsung 100, akan bertambah tergantung demand," pungkasnya.