KUIS : Siapa Pencipta Earphone?
JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (23/1/2025). Dalam audiensi itu, Menag meminta agar KPK turut mendampingi proses pelaksanaan Ibadah Haji bagi Jemaah Indonesia.
Adapun selain Kementerian Agama, turut hadir juga dalam audiensi bersama KPK, Badan Penyelenggara (BP) Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Kali ini kami datang lagi khusus untuk meminta pendampingan dalam pelaksanaan Ibadah Haji," kata Nasaruddin Umar kepada wartawan.
Nasaruddin mengakui pendampingan yang dilakukan mencakup seluruh proses ibadah haji. Hal itu meliputi proses pendaftaran, pengganti calon Haji apabila ada yang meninggal dunia, pengadaan, penginapan, operasional kendaraan hingga katering yang diterima Jemaah Haji.
"Kami sampaikan semua apa yang berpotensi masalah, supaya nanti bersama-sama dari awal KPK ikut mendampingi kami, dan Insya Allah kami selaku Menteri Agama masih bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan ibadah haji ini," tutur Nasaruddin.
Ia juga memastikan Kementerian Agama berkomitmen untuk menyelenggarakan Haji dengan biaya yang murah namun dengan kualitas pelayanan yang lebih baik. Harapannya ialah agar Jemaah Haji membawa dampak positif terhadap bangsa dan negara ketika pulang ke Tanah Air.
"Nah kita ingin murah biayanya, tapi pelayanannya lebih baik, itu yang kami sebut senyum di pertengahan. Dan kita juga ingin senyum di akhir, kenapa? Kita harapkan hajinya nanti Mabrur ya. Mabrur itu beda dengan Maqbul. Maqbul itu diukur sah atau tidaknya nanti di tempat-tempat haji," jelas dia.
"Tapi kemabrurannya itu dihitung dari saat pulang dari Tanah Suci. Seberapa besar dampak positif kepada para Jemaah di dalam masyarakat, bangsanya dan negaranya.," tuturnya.
Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono mengucapkan hal senada usai audiensi tersebut. Agus menjelaskan bahwa KPK akan berkoordinasi dalam kontes memonitor sistem administrasi pemerintah yang ada.
"Kita membahas beberapa hal terkait dengan mode kuota, pertanggungjawaban laporan keuangan dan hal-hal yang pernah dilihat atau dirasakan masyarakat dalam konteks penyelenggaraan ibadah Haji tahun-tahun yang lalu," tuturnya.
"Kita akan bersama-sama memonitor proses penyelenggaraan ibadah haji 2025," lanjut Agus.
