Wakil Ketua DPRD Blora Dorong Pemkab Bikin Kawasan Industri Berbasis Pertanian
BLORA, iNewsSragen.id - Wakil ketua DPRD Blora Siswanto mendorong Pemerintah Kabupaten Blora untuk mendirikan kawasan industri berbasis pertanian.
Hal ini ia sampaikan usai mengikuti giat menanam jagung serentak sejuta hektar bersama Polres Blora, PWI Kabupaten Blora, Forkopimda dan sejumlah kelompok tani hutan Kecamatan Sambong.
Ia melihat potensi jagung di Blora sangat melimpah, apalagi ada program swasembada pangan 2025 dari Presiden Prabowo untuk meningkatkan ketahanan Pangan juga digelar di Blora.
"Kami minta kepada Bupati, bahwa Blora ini perlu kawasan industri berbasis pertanian. Baik itu pabrik untuk pakan ternak, pabrik kecap yang berbahan kedelai dan juga pabrik - pabrik lain yang berbasis dari apa yang bisa tumbuh di Blora. Kita mendorong Bupati untuk membangun industri dengan konsep Cepu Raya", ungkap Polisi Golkar, Rabu 22 Januari 2025.
Siswanto juga mengapresiasi kepada Polres Blora yang telah menginisiasi menanam jagung serentak sejuta hektar di Blora, dilahan hutan wilayah Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cepu, tepatnya di RPH Ngawenan, BKPH Pasar Sore, Desa Temengeng, Kecamatan Sambong.
"Ini program Nasional ya, Pemerintah itu memiliki beberapa program, ketahanan pangan, ketahanan energi, makan gizi gratis dan hilirisasi, ada 4 program Nasional. Untuk itu perlu sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan beberapa Steakholder untuk mensukseskan itu.
Kami apresiasi Polres Blora bersama Perhutani membuka lahan baru mendukung program ketahanan pangan dengan menanam jagung ", kata Siswanto.
Siswanto yang juga menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) ini, berharap giat ini yang paling penting adalah tidak hanya menanam saja, namun juga bagaimana merawat dan berkelanjutan.
"Karena tujuan dari program ini adalah untuk kesejahteraan rakyat, atau petani yang ada dipinggiran hutan", imbuhnya.
Ia juga menyoroti adanya harga jagung jika musim panen selalu menurun, sehingga para petani merasa rugi lantaran biaya operasional yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hasil panen yang diperoleh para petani.
"Yang penting pemerintah pusat juga harus koordinasi dengan para pengusaha, supaya bagaimana harga ini bisa stabil. Tidak hanya pemerintah, dari sektor swasta juga tetap harus bersinergi, sehingga para petani seneng dengan menanam karena ada cuanya yang sesuai ", ujarnya.
Menurutnya kalau ada sinergi antara pemerintah dengan pengusaha swasta, pastinya harga jagung bisa stabil dan rakyat bisa sejahtera. "Saya rasa pak Prabowo bisa mengkoordinasikan hal itu", tutupnya.
