Soal Gugatan Pilkada Jakarta, Pramono: Indonesia Negara Demokrasi
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung tak mempersoalkan KPUD Jakarta dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berkaitan dugaan kecurangan dalam Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi.
"Indonesia adalah negara demokrasi, kalau memang masih ada pandangan-pandangan yang berbeda, silakan," ujar Pram, Minggu (8/12/2024).
Menurutnya, Indonesia menganut sistem demokrasi sehingga siapapun boleh mengambil langkah-langkah hukum manakala berbeda pendapat di Pilkada Jakarta 2024 ini. Dia pun menghormati langkah hukum yang diambil dalam pelaporan tersebut.
"Karena ini kan negara demokrasi dan saya tentunya memberikan penghormatan dan apresiasi apapun yang dilakukan untuk memperjelas dari proses pemilihan gubernur Jakarta ini," tuturnya.
Pastinya, kata Pram, Pilkada Jakarta 2024 ini diyakininya telah berjalan dengan baik dan riang gembira. Pilkada kali ini pun menjadi contoh bagi daerah lainnya yang juga melakukan Pilkada secara serentak tersebut.
"Karena bagi saya pribadi pemilihan gubernur Jakarta ini tentunya diharapkan bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain karena dilakukan secara riang gembira, transparan, terbuka dan baru pertama kali inilah pemilihan gubernur di Jakarta ketegangannya tidak terlalu tinggi," katanya.
