Realisasi Belanja APBN di DIY Capai Rp19,18 Triliun

SLEMAN, iNewssleman.id – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara DIY mencatat realisasi belanja negara di DIY tercatat mencapai Rp19,18 triliun atau 75,65 persen dari pagu anggaran sampai akhir Oktober. Realisasi ini tumbuh 7,13 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. 

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara DIY, Agung Yulianta mengatakan ada dua komponen utama belanja negara yang mengalami pertumbuhan, yakni belanja pemerintah pusat yang tumbuh 8,80 persen yoy dengan realisasi 67,12 persen pagu dan transfer ke daerah) tumbuh 5,41 persen dengan realisasi 87,48 persen. Belanja pemerintah pusat meliputi realisasi belanja pegawai Rp4,25 triliun, belanja barang Rp4,08 triliun, belanja Modal Rp1,55 triliun, dan  belanja bantuan sosial Rp18 miliar. 

“Kinerja positif ini dipengaruhi pertumbuhan belanja barang dengan realisasi terbesar pada kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp843,15 miliar,” katanya pada Pers Conference APBN DIY sampai 31 Oktober 2024 di kantornya, Rabu (20/11/2024).

Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa ditopang oleh kenaikan positif realisasi penyaluran dana perimbangan sebesar 7,45 persen yoy, Dana Keistimewaan sebesar 4,34 persen yoy, dan Dana Desa sebesar 2,67 persen yoy. 

Sementara itu, kinerja Pendapatan dan Hibah di DIY konsisten menunjukkan sinyal positif perekonomian. Realisasi pendapatan dan hibah regional DIY ada kenaikan 12,33 persen yoy dengan realisasi Rp8,07 triliun atau 84,78 persen dari target. Capaian ini terutama didorong  kenaikan pada penerimaan perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masing-masing tumbuh 12,96 persen dan 10,8 persen. 

“Kenaikan PNBP disumbang oleh pendapatan BLU terutama realisasi pendapatan jasa pelayanan rumah sakit dan pendidikan masing-masing Rp1,29 triliun dan Rp393,57 miliar,”katanya. 

Sedangkan realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan akhir Oktober 2024 mencapai Rp5,77 triliun atau naik Rp662,7 miliar dari periode yang sama di tahun 2023 sebesar Rp5,11 triliun. Penerimaan ini didominasi pajak penghasilan yang berkontribusi 54,91 persen dan pajak pertambahan nilai yang berkontribusi 32,10 persen dari total penerimaan perpajakan. Penerimaan Cukai mencapai Rp667,87 naik 5,60 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp637,59 miliar. 

“Pertumbuhan pada PNBP Lainnya ditopang dari peningkatan Pendapatan Biaya Pendidikan, Penerbitan STNK serta Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL),” katanya. 

APBN 2024 juga memberikan dukungan fiskal di DIY melalui belanja pemerintah pusat. Dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur Rp3,8 triliun yang sampai dengan Oktober 2024 terealisasi Rp2,07 triliun yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN. 

Pemerintah juga hadir dalam pengembangan UMKM di DIY. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR sampai 31 Oktober 2024 Rp4,68 triliun yang telah diterima oleh 86.500 debitur. Realisasi penyaluran UMi Rp50,85 miliar untuk 11.992 debitur.   

“Peran APBN terus menjadi instrumen yang kredibel sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian terus dioptimalkan,” katanya.