Mantan Kades Jombang Sambut Baik Program Mundjidah-Sumrambah, Dapat Rp3 Miliar untuk Tiap Desa

JOMBANG, iNewsSurabaya.id - Sejumlah mantan kepala desa (Kades) di Jombang menyambut baik program Rp3 miliar per desa yang diusung Pasangan calon bupati dan wakil bupati Jombang nomor urut 1 Mundjidah Wahab dan Sumrambah.

Pasangan petahana periode 2018-2023 ini dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan pembangunan desa, serta mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Mantan Kades Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Tommy Adi Purwanto mengungkapkan beberapa program yang diusung Mundjidah - Sumrambah merupakan program revolusioner untuk mendukung percepatan kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dia menyoroti khusus soal program anggaran desa sebesar Rp3 miliar per tahun. Dimana menurutnya, program tersebut akan membawa manfaat sangat besar bagi pembangunan di tingkat desa. Program Rp3 miliar per desa itu sangat realistis dan bermanfaat sekali untuk pembangunan desa, kata Tommy dikonfirmasi iNews, Kamis (14/11/2023).

Alokasi dan kucuran anggaran hingga Rp3 miliar untuk desa itu nantinya bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan berbagai program pembangunan fisik maupun non fisik.

Menurut Tommy, dengan perencanaan yang baik dan realistis, alokasi anggaran untuk desa tersebut bisa digunakan untuk membangkitkan dan mengembangan sektor perekonomian di desa, dukungan pengembangan sektor pertanian, hingga pemberdayaan masyarakat.

Itu nanti juga bisa dikembangkan untuk bantuan pengembangan UMKM, mendukung program pengembangan pertanian, maupun pengembangan sektor lainnya, ujarnya.

Senada disampaikan Adi Purwanto, Mantan Kepala Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben. Menurut Adi, program Rp3 miliar per desa akan sangat membantu pemerintahan desa dalam menjalankan pembangunan di desa. "Kami berharap program tersebut bisa terwujud karena itu akan sangat bermanfaat untuk pembangunan di desa, ujarnya.

Mantan Kepala Desa Watugaluh, sekaligus Ketua komunitas purna bhakti kepala desa, lurah seluruh Indonesia (Kompakdesi) Kabupaten Jombang, Arif Afandi menambahkan, berdasarkan program yang diusung, menunjukkan jika pasangan dengan tagline Jombang Melaju ini memiliki kepedulian terhadap pembangunan desa.

Selain itu, keduanya juga dinilai betul-betul memahami kondisi desa, serta mengetahui betapa strategisnya peran desa terhadap kemajuan pembangunan di tingkat Kabupaten hingga tingkat pusat.

Menurut kami, program-program yang diusung oleh Bu Mundjidah dan Mas Sumrambah memang sangat penting dan diperlukan untuk pembangunan di desa. Misalnya soal anggaran Rp3 miliar per desa, itu sangat bermanfaat dan sangat mendukung pembangunan di desa, kata Arif.

Menurut Minardi, mantan Wakil Ketua DPRD Jombang, program anggaran untuk desa sebesar Rp3 miliar per desa setiap tahun berdasarkan perencanaan partisipatif yang diusung Mundjidah - Sumrambah, bukan program yang hanya asal diusung.

Sebagai mantan anggota DPRD Jombang yang duduk di Badan Anggaran (Banggar), Minardi menilai program yang diusung Mundjidah - Sumrambah secara matematis bisa diwujudkan.

Itu realistis. Karena ketika ada penambahan anggaran, bisa diambilkan dari banyak pos. Saya kira Bu Mundjidah dan Mas Sumrambah sudah sangat paham bagaimana soal penganggaran tersebut, katanya.

Minardi menambahkan, program yang diusung Mundjidah - Sumrambah untuk desa, serta sangat bermanfaat untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagai informasi, sebagai kontestan Pilkada Jombang 2024, pasangan Mundjidah - Sumrambah mengusung beberapa program prioritas jika nantinya terpilih kembali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang. Selain program prioritas, Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2018 - 2023 itu juga mengusung 29 program unggulan.

Di antara program unggulan, ada program terkait pembangunan desa, antara lain pengadaan mobil operasional untuk desa, tunjangan untuk BPD, serta tunjangan purna tugas untuk perangkat dan kepala desa.

Program lainnya, yakni peningkatan tunjangan untuk RT sebesar Rp200.000 per bulan, serta program anggaran pembangunan untuk desa sebesar Rp3 miliar per desa setiap tahun berdasarkan perencanaan partisipatif.