Kumpul Bareng Kades secara Tertutup di Jombang, Panwas Sebut Tak Ada Unsur Kampanye

JOMBANG, iNewsSurabaya.ud - Sejumlah Kepala Desa mengikuti pertemuan tertutup di Hotel Green Red, Jl Soekarno Hatta, Jombang, Jawa Timur. Pertemuan yang digelar di Ruang Chrysan dengan kapasitas 200 orang itu menimbulkan spekulasi kuat adanya agenda politik terkait Pilkada.

Bahkan, santer kabar, pertemuan sejumlah kepala desa tersebut juga untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon peserta Pilkada Jombang 2025. 

Khoiman Kepala Desa Tebel, Kecamatan Bareng Jombang, salah satu peserta yang hadir dalam pertemuan itu mengungkapkan murni kegiatan dari Paguyuban Kepala Desa (PKD) Jawa Timur yang melakukan sosialisasi terkait program Paguyuban dan mendiskusikan terkait aturan-aturan yang menyangkut Kepala Desa.

"Saya menjadi saksi bahwa kegiatan tersebut (di green red) tidak ada unsur politik sama sekali, baik untuk pemenangan calon Provinsi maupun calon di Kabupaten. Pertemuan tersebut murni membicarakan program PKD ke depan seperti apa," ungkap Khoiman kepada wartawan melalui saluran telepon.

Bahkan, Khoiman juga menyampaikan sejumlah peserta yang hadir. Selain dari beberapa Kepala Desa yang ada di Jombang, juga ada beberapa Kepala Desa dari luar Jombang.

"Kebetulan yang dari Bareng saya dengan Kepala Banjaragung. Ada juga koordinator PKD itu Kepala Desa dari Kecamatan Trawas Mojokerto. Jadi sekali lagi, kami pastikan tidak ada unsur politik sama sekali dalam pertemuan tersebut. Tidak ada timses yang datang, juga tidak ada calon yang datang," tegasnya.

Ketua Panwascam Peterongan, Sutono menyebut jika kegiatan tersebut bukan kampanye. Selain itu, juga tidak ada calon kepala daerah atau timses yang hadir.

"Tadi saya kesana memang pertemuannya tertutup dan tidak diperbolehkan masuk, sehingga saya balik dan mengajak komisioner Bawaslu Kabupaten dan saya menggunakan seragam. Dan setelah kami pantai, kegiatan itu hanya silaturrahim biasa, tidak ada unsur kampanye sama sekali," katanya.

Pertemuan tertutup para kades di Jombang itu dari awal menimbulkan dugaan terkait politik jelang Pilkada Jombang 2024. Terlebih, Bawaslu yang melakukan pengawasan ketat di acara itu tidak diberikan akses masuk lokasi, hanya di luar saja.

Salah satu Kades berinisial H mengakui menerima undangan, namun ia menekankan bahwa pertemuan itu adalah agenda paguyuban Kades se-Jombang. "Undangannya tidak resmi, hanya lewat pesan pribadi (japri) di WA," jelas H.

Namun, ia mengaku sengaja tidak menghadiri acara tersebut karena mencurigai adanya agenda politik terselubung. "Banyak Kades yang diundang, tetapi banyak juga yang menolak datang karena acara itu berbau politik. Pertemuan paguyuban ini hanya kedok saja," tambahnya. 

Komisioner Bawaslu Jombang Devisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Jagat Putradona mengatakan bahwa aalah satu panitia pelaksana mengaku kegiatan yang dilakukan secara tertutup itu adalah untuk membentuk kepengurusan PKD Jombang.

"Intinya kami tidak melarang untuk membuat kegiatan tersebut, namun ada kewaspadaan, ada kehati-hatian, yang kami minta agar bisa dipahami bersama, untuk menjaga kondusifitas wilayah Jombang selama masa kampanye," kata Jagat 

Sehingga, Bawaslu meminta sejumlah dokumen dari panitia mengenai acara tersebut, namun sayangnya hal itu tidak dihiraukan oleh pihak panitia.

"Kami minta dokumennya yang berbunyi bahwa PKD Jatim, untuk kegiatan kades. Karena dari undangan ini kan bisa jelas kegiatannya apa, siapa yang mengundang dan siapa yang diundang," ujarnya.

"Namun dalam realitasnya kami tidak diberikan akses, panitia tidak mau memberi tau undangan tersebut. Sehingga secara umum kami tidak bisa memastikan kegiatan ini kegiatan apa," lanjut dia.

Selain itu, Jagat menyayangkan bahwa setiap orang atau peserta yang masuk tidak diperbolehkan membawa handphone masing-masing. Dan harus diserahkan ke pihak panitia pelaksana.

"Bawaslu sangat menyayangkan, kegiatan ini. Kenapa di era yang serba transparan masih saja ada pihak-pihak tertutup. Masih ada pihak-pihak yang merasa kehadiran Bawaslu yang dalam rangka mengawal demokrasi malah dianggap sebagai bentuk gangguan kegiatan masyarakat," ucapnya.