Program MBKM Desa Cemara, Upaya Nyata Pengentasan Kemiskinan di Tasikmalaya

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah, Kementerian PPN/Bappenas bersama sejumlah perguruan tinggi meluncurkan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Desa Cerdas, Mandiri, Sejahtera (Desa Cemara). 

Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di desa dan mendorong transformasi ekonomi lokal.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Maliki, mengungkapkan bahwa pengembangan potensi wisata alam di Taraju merupakan salah satu fokus utama dalam program ini.

Potensi wisata yang kuat, kata dia, diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

"Taraju memiliki keindahan alam yang cocok untuk berbagai aktivitas seperti lari, bersepeda, dan berkemah, yang sudah menjadi tren di kalangan internasional. Potensi ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin," ungkap Maliki, Sabtu (12/10/2024).

Maliki menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan akses menuju lokasi wisata, penginapan, dan fasilitas rumah makan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan wisata. 

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan limbah yang tepat untuk menjaga kelestarian lingkungan.

"Kita harus memikirkan fasilitas yang memadai, mulai dari penginapan hingga pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Semua ini diperlukan agar pengalaman wisatawan lebih baik, dan berdampak positif pada ekonomi lokal," ujarnya.

Pengembangan pariwisata ini, lanjut Maliki, bertujuan untuk menciptakan sumber pendapatan baru yang dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di Tasikmalaya. 

Dengan memberdayakan potensi lokal, diharapkan muncul peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati oleh masyarakat setempat.

"Infrastruktur dan sumber daya manusia perlu dipersiapkan dengan baik. Mereka harus mampu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan wisatawan, sehingga menghasilkan pengalaman wisata yang menyenangkan dan menciptakan dampak ekonomi positif," tandas Maliki.

Sementara itu, Ferdiansyah, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, menyoroti pentingnya sinkronisasi data sosial ekonomi untuk memahami masalah kemiskinan di Indonesia. 

Ia mengungkapkan bahwa saat ini, ada perbedaan dalam definisi kemiskinan antara lembaga pemerintah dan lembaga internasional.

"Kita perlu menciptakan indikator kemiskinan yang relevan dengan kondisi Indonesia, karena standar yang diterapkan lembaga dunia masih belum sepenuhnya mencerminkan situasi di dalam negeri," kata Ferdiansyah.

Ferdiansyah juga menyoroti kemiskinan ekstrem di Tasikmalaya, di mana sekitar 22 ribu warga masih berada dalam kategori miskin ekstrem. Ia menegaskan bahwa ini menjadi perhatian utama dalam berbagai program pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

"Kami terus berdiskusi dengan Bappenas mengenai program-program untuk mencegah masyarakat miskin jatuh ke dalam kategori kemiskinan ekstrem. Ini adalah tantangan yang harus kita atasi bersama," jelasnya.

Lebih lanjut, Ferdiansyah berharap program Desa Cemara dapat terus didukung oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Sosial, agar angka kemiskinan di Tasikmalaya dapat ditekan secara signifikan.

"Kami meminta Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk selalu memperbarui data kemiskinan, sehingga kita bisa segera menilai perubahan yang terjadi," pungkasnya.