Kontroversi Gerbang Wisata Kendari-Toronipa, Dibangun Tanpa Konstruksi Beton hingga Kopong

KENDARI, iNews.id -Gerbang jalan pariwisata atau gapura Kendari-Toronipa mendadak viral dan mengundang kontroversi. Bukan tanpa alasan, konstruksi bangunannya dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang digunakan sebesar Rp32,8 miliar.

Bangunan ini menjadi soroton karena sudah mengalami kerusakan seperti dinding bolong-bolong, padahal telah menghabiskan puluhan miliar rupiah dana APBD Sultra. Bahkan setelah dicek, isi bangunan kosong alias kopong, konstruksinya juga bukan dari beton melainkan papan semen atau gbc board yang mudah rusak.

Informasi diperoleh iNews, awalnya gapura Kendari-Toronipa dibangun mirip dengan gerbang London Bridge. Proyek pembangunan baru selesai pada Februari 2024.

Total gerbang ini memiliki 8 pilar setinggi 16 meter yang terlihat begitu eksotik dari kejauhan. Namun sayang dari dekat ekspektasi itu luntur lantaran terlihat jelas kondisi asli bangunan yang dinilai tidak sesuai.

"Iya banyak bolong. Bagian dalam gerbang ternyata kosong dan hanya ditopang konstruksi besi menahan papan semen," ujar Ayla dan Aina, pelajar yang sedang swafoto di gapura tersebut, Kamis (12/9/2024).

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sultra Pahri Yamsul membenarkan konstruksi gerbang tersebut memang dibuat dari papan semen namun diklaim mampu bertahan hingga 25 tahun.

"Pembangunan gerbang sudah sesuai dengan rancangan karena papan semen memungkinkan ornamen gerbang dibentuk lebih mudah," ujarnya, Jumat (13/9/2024).

Menurutnya konstruksi seperti ini sudah diakui dan banyak digunakan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di gerbang rumah jabatan Gubernur Sultra yang menggunakan material sama.

Pahri menegaskan, pekerjaan gerbang saat ini masih dalam masa pemeliharaan oleh kontraktor dan belum diserahkan kepada pemporv.

Diketahui, gerbang jalan pariwisata Kendari-Toronipa merupakan bagian dari mega proyek Jalan Kendari-Toronipa sepanjang 14 kilometer. Proyek ini menelan anggaran sekitar Rp1,1 triliun dan diresmikan pada akhir masa jabatan Gubernur Sultra Ali Mazi.