Pengamat Kritik Rencana Heru Budi Bikin Pulau Sampah Jakarta: Bukti Kewalahan
JAKARTA, iNews.id - Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak mengkritik rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membangun pulau sampah di Kepulauan Seribu. Rencana itu dinilai bentuk kegagalan dan kewalahan dalam mengelola sampah di Jakarta.
“Ide tersebut membuktikan Pj Gubernur Heru Budi kewalahan dan gagal mengatasi masalah sampah di Jakarta, sehingga mencoba mencari pengalihan untuk menutupi kegagalan itu,” kata Ali dalam keterangannya, Senin (25/8/2024).
Dia mengatakan penumpukan sampah di Jakarta masih menjadi masalah serius yang belum terpecahkan meski Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan sejumlah kebijakan.
Berdasarkan data capaian kinerja pengelolaan sampah di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kata dia, timbulan sampah di Jakarta terus naik selama dua tahun terakhir. Sedangkan jumlah sampah yang tertangani semakin berkurang.
Mengutip data SIPSN, dia mengungkapkan timbulan sampah di ibu kota meningkat jadi 3,14 juta ton pada 2023 dari sebelumnya 3,11 juta ton pada 2022. Sedangkan jumlah sampah yang dikelola turun dari 2,29 juta ton menjadi 2,27 juta ton pada 2023.
Ali menambahkan, tidak heran rencana Heru Budi untuk melakukan kajian pembangunan proyek pulau sampah di Jakarta ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, pada pertengahan Agustus 2024. Dia mendukung pendapat DPRD DKI Jakarta yang meminta Heru Budi fokus dan serius mengatasi masalah sampah dengan program-program yang telah dibuat oleh Pemprov DKI sebelumnya.
Ali menilai program penanganan masalah sampah di Jakarta yang dijalankan oleh Heru Budi tidak sesuai dengan praktik terbaik alias best practice kota-kota besar di dunia. Menurut dia, langkah Heru Budi yang mendorong pembangunan fasilitas pabrik pengolah sampah dengan metode Refused-Derived Fuel (RDF) di Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat dan di Rorotan, Jakarta Utara, tidak tepat untuk kota sebesar Jakarta.
“RDF plant hanya cocok untuk kota kecil dengan volume sampah terbatas, karena RDF hanya dapat mengolah sampah 30 persen, sisanya menjadi residu yang harus diolah kembali,” tutur dia.
Dengan volume sampah yang besar hingga 8.000 ton per hari, kata dia, pemprov DKI Jakarta perlu mengatasi timbulan sampah yang terus meningkat dengan teknologi insinerator atau pembakaran tuntas dan cepat seperti di kota-kota besar di Jepang, Singapura, dan sejumlah negara maju lainnya.
“Dengan teknologi insenerator yang sekarang semakin maju dan dikategorikan lebih ramah lingkungan, sampah habis diurai dan diolah, bahkan bisa dikonversi menjadi energi listrik,” tutur Ali.
Sebelumnya, Heru Budi menyebut ide pulau sampah tercetus karena keterbatasan lahan untuk pengelolaan dan proses akhir sampah di daratan Jabodetabek.
"Itu kan ide Pemda DKI untuk mencari tempat, tempat enggak bisa lagi di lahan daratan yang ada di Jakarta maupun di Jabodetabek, ya sama-sama memikirkan itu," ujar Heru Budi.
Nantinya, kata Heru, wilayah aglomerasi yang terdiri dari Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang dan Depok bisa membuang sampah di pulau tersebut. Adapun untuk mengelola sampah itu nantinya dibentuk dari kumpulan sendimen-sendimen lumpur yang dikeruk dari 13 sungai yang ada di Jakarta.
