Kabar Baik, Hamas dan Fatah Disebut Capai Kesepakatan soal Pemerintahan di Gaza

YERUSALEM, iNews.id – Kabar baik datang dari Hamas dan Fatah. Dua entitas politik yang bersaing di Palestina itu dilaporkan telah mencapai kesepakatan mengenai pemerintahan sipil untuk mengelola Jalur Gaza.

Hal itu terungkap lewat laporan stasiun televisi Alarabiyah, Kamis (26/9/2024), yang mengutip salah satu sumber Hamas. Dikatakan bahwa Hamas telah sepakat bahwa mereka tidak akan mengendalikan penyeberangan perbatasan ke Jalur Gaza. Menurut rencana, gerakan yang dipimpin Yahya Sinwar tersebut akan mengadakan pertemuan minggu depan sebagai bagian dari pembicaraan rekonsiliasi yang sedang berlangsung.

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian Shahin mengatakan kepada kantor berita Sputnik bahwa Otoritas Nasional Palestina (PNA) sedang merundingkan pemerintahan persatuan untuk memerintah Tepi Barat dan Jalur Gaza. 

Senada dengan itu, laporan Alarabiyah juga menyebutkan para pejabat Palestina sedang mendiskusikan rencana untuk membentuk pemerintahan Gaza. Para pejabat yang akan mengisi pemerintahan itu terdiri atas orang-orang independen dan para teknokrat yang dapat didukung oleh semua faksi Palestina.

Dalam sebuah wawancara dengan Sputnik bulan lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, kendali atas Jalur Gaza harus diserahkan kepada otoritas Palestina yang sah. Dia pun menegaskan, rencana Israel untuk mengendalikan sementara daerah kantong itu harus ditolak.

Pada Juli lalu, para negosiator dari 14 faksi Palestina menandatangani deklarasi bersama di Beijing, China. Di situ, mereka berjanji untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan nasional Palestina.

Pertikaian internal terjadi antara Hamas dan Fatah setelah Hamas memenangkan pemilihan umum anggota Parlemen Palestina pada 2006 dan menguasai Gaza pada 2007. Hingga kini, Hamas masih memerintah Gaza, sedangkan Fatah mengendalikan Tepi Barat.

Pada 2018, kedua kelompok itu sebetulnya menandatangani kesepakatan di Kairo, Mesir, yang menyetujui untuk mengatasi perpecahan dan memulihkan integritas sistem politik Palestina. Akan tetapi semua upaya untuk membentuk pemerintahan koalisi selalu gagal.