Banyak Kecelakaan di Tol, Standar Pelayanan Minimum BUJT Dipertanyakan
JAKARTA - Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membuka hasil penilaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang dilakukan terhadap ruas-ruas jalan tol, terutama yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Ketua Komisi V DPR Lasarus menjelaskan, hal itu dikarenakan banyak terjadi kasus kecelakaan di jalan ruas-ruas jalan tol, terlebih pada musim arus mudik dan balik tahun 2024 yang lalu. Lasarus menduga, ada faktor dari SPM jalan tol yang bisa saja menjadi penyebab terjadinya kecelakaan.
"Kami mohon pak Sekjen (KemenPUPR) beri laporan kepada kami (komisi V) mungkin sebaiknya seluruh operator jalan tol ini dilakukan audit pak," ujar Lasarus dalam Raker Bersama Kementerian PUPR, Rabu (5/6/2024).
Sehingga m
enurutnya, hal tersebut akan memudahkan para Anggota Dewan dalam menjalankan fungsinya juga dalam bentuk pengawasan, dan memberikan masukan untuk penyelenggaraan jalan tol.
"Diaudit saja dan disampaikan secara terbuka kepada kami, jadi kami ada bahan untuk mengawasi jalan tol ini, mana ruas jalan tol yang dikelola oleh siapa yang SPM -nya sudah terpenuhi dan mana yang tidak terpenuhi," sambungnya.
Lasarus mengaku beberapa kali sempat mendapatkan laporan dari pihak kepolisian terkait penyelenggaraan jalan tol. Terutama laporan terhadap cctv jalan tol yang justru kadang tidak berfungsi, padahal keberadaan cctv sendiri menjadi aspek yang dinilai dalam pemenuhan SPM.
