Pj Wali Kota Tasikmalaya Asep Sukmana Buka Kick-Off Meeting Penyusunan RKPD 2026
TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya, Asep Sukmana, secara resmi membuka kick-off meeting penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 sekaligus orientasi penyusunan RPJMB 2025-2029. Acara ini berlangsung di Ballroom Hotel Aston Inn pada Kamis (5/12/2024) pagi.
Dalam sambutannya, Asep menegaskan pentingnya penyusunan RKPD sebagai kewajiban pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
"Kick-off meeting dan orientasi ini menjadi awal penyusunan RKPD sekaligus wadah diskusi, silaturahmi, dan berbagi pengetahuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang relevan dengan isu strategis terkini," ujar Asep.
Asep menjelaskan bahwa RKPD 2026 menjadi tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dengan tema
"Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat." Sebagai tahun transisi, RKPD ini harus sejalan dengan RPJPD 2025-2045 serta visi dan misi kepala daerah terpilih dalam RPJMD 2025-2029.
"Penyusunan RKPD 2026 juga harus mempertimbangkan kebijakan nasional, seperti Asta Cita, serta kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2026," ucapnya.
Permasalahan Pembangunan Masih Menjadi Tantangan
Asep menyoroti berbagai tantangan pembangunan, seperti kemiskinan, stunting, sanitasi, persampahan, infrastruktur, lingkungan, inflasi, dan daya beli masyarakat.
Ia menekankan perlunya kerja keras, cerdas, dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut.
"Penanganan isu-isu ini membutuhkan sinergi dan komitmen bersama dari semua pihak," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Asep juga memaparkan capaian kinerja pembangunan tahun 2023, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,47 poin (peringkat ke-9 di Jawa Barat, di atas rata-rata IPM Provinsi sebesar 74,24 poin).
Laju pertumbuhan ekonomi 5,96 persen (peringkat ke-3 di Jawa Barat). Tingkat kemiskinan menurun dari 11,53 (2023) menjadi 11,10 (Maret 2024). Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,55 persen (2023) menjadi 6,49 persen (Agustus 2024) dan Rasio Gini 0,428 poin.
Asep berharap dokumen RKPD 2026 dapat menjawab permasalahan masyarakat sekaligus mendukung prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
Beberapa fokus prioritas yang diungkap Asep meliputi pengentasan kemiskinan, penanganan sampah dan lingkungan, peningkatan pendidikan dan kesehatan (termasuk penurunan stunting) pengembangan infrastruktur sanitasi dan air minum, penataan kawasan kumuh, dan percepatan reformasi birokrasi.
"Semua ini harus diselaraskan dengan program prioritas kepala daerah terpilih dalam RPJMD 2025-2029," jelasnya.
Asep juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi permasalahan pembangunan. "Dengan kerja sama lintas sektor dan sinergi yang kuat, Insyaallah, tantangan sebesar apa pun dapat kita atasi bersama," pungkasnya.
