Pengamat Harapkan Pemerintahan Baru Dorong Indonesia Bebas Korupsi
JAKARTA, iNewsTangsel.id - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang digelar pada 27 November 2024 telah usai. Beberapa calon kepala daerah dinyatakan menang berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Namun, tidak sedikit hasil pemilihan tersebut yang berakhir dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai kualitas Pemilu 2024 masih memprihatinkan. Ia mencatat sejumlah permasalahan, seperti banyaknya kandidat yang bertarung melawan kotak kosong, debat kandidat yang berujung pada kericuhan, maraknya praktik politik uang, dan meningkatnya ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN).
Ray mengungkapkan bahwa sejak awal ia telah mengingatkan pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto agar tidak terlalu terlibat dalam Pilkada 2024. Menurutnya, dukungan terhadap pasangan calon tertentu yang kemudian kalah justru berpotensi menciptakan oposisi terhadap pemerintah.
"Saya sudah sampaikan bahwa sebaiknya Pak Prabowo tidak terlibat langsung dalam urusan Pilkada. Jika beliau mendukung pasangan tertentu dan mereka kalah, pasangan ini berpotensi menjadi oposisi bagi pemerintahan Pak Prabowo," ujarnya pada Ahad (15/12/2024) di Jakarta.
Ia juga menambahkan, dengan banyaknya calon yang didukung Prabowo namun gagal menang, beberapa daerah mungkin merasa tidak memiliki kewajiban politik untuk mengikuti arahan pemerintah pusat.
Ray menyampaikan harapan besar kepada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. "Kalaupun tidak ada pembangunan yang signifikan, setidaknya jangan ada korupsi," pungkasnya.
