Kembalinya Ujian Nasional, Ulul Albab: Untuk Siapa dan Apa Manfaatnya?

SURABAYA, iNewsurabaya.id - Rencana pemerintah untuk mengembalikan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2026 menimbulkan perdebatan di kalangan pakar pendidikan. Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, baru-baru ini menyatakan bahwa kajian terkait hal ini masih berlangsung. 

Namun, Ulul Albab, Ketua ICMI Orwil Jawa Timur, mengungkapkan keraguannya terhadap manfaat UN bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Ia mempertanyakan tujuan dan sasaran sebenarnya dari kebijakan tersebut,  mengingat dampak negatif UN di masa lalu. 

Sistem tersebut, menurutnya, menciptakan tekanan psikologis dan sosial yang signifikan bagi siswa. Nilai UN yang sangat menentukan kelulusan dan akses ke jenjang pendidikan lebih tinggi, menurut Albab, mengarah pada pembelajaran yang hanya berfokus pada angka, bukan pada pemahaman mendalam. 

"Pendidikan bukanlah sekadar angka," tegasnya.

"Ini adalah proses pembentukan karakter, pengembangan kemampuan berpikir kritis, dan persiapan generasi masa depan yang bermanfaat bagi bangsa," tutur Ulul Albab.

Ia juga mempertanyakan efektivitas UN sebagai tolok ukur penguasaan materi pelajaran. "Pendidikan adalah proses panjang, bukan hanya persiapan untuk ujian," ujarnya. 

Untuk itu Ulul Albab menekankan bahwa UN seharusnya mengevaluasi sistem pendidikan secara menyeluruh, bukan sekadar menambah beban siswa dan orang tua. 

"Untuk siapa pendidikan ini? Siswa atau sistemnya sendiri?" tanyanya.

Lebih lanjut, Ulul Albab mengkritik kelemahan UN sebelumnya. Sistem tersebut, menurutnya, terlalu berfokus pada beberapa mata pelajaran tertentu, mengabaikan mata pelajaran penting seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), Seni Budaya, dan Pendidikan Agama. 

Hal ini, menurut Ulul Albab, mengakibatkan pembentukan karakter siswa menjadi terabaikan. Ia juga mengutip Perhimpunan Pendidik dan Guru (P2G) yang menilai UN sebelumnya tidak adil karena memisahkan mata pelajaran menjadi "penting" dan "tidak penting".

Ulul Albab juga menyoroti aspek biaya. Biaya pelaksanaan UN yang diperkirakan mencapai Rp500 miliar, menurutnya, merupakan angka yang sangat besar dan berpotensi menghambat program pendidikan lain yang lebih mendesak, mengingat keterbatasan anggaran Kemendikbudristek.

Ketua ICMI Jatim ini menekankan pentingnya evaluasi sistem pendidikan yang komprehensif dan adil, tidak hanya berfokus pada nilai ujian. 

"Evaluasi yang baik harus memetakan kompetensi dasar siswa, seperti literasi dan numerasi," jelasnya. 

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada pengembangan karakter, keterampilan hidup, dan kemampuan adaptasi di era yang dinamis.

"Pendidikan bukanlah soal ujian, melainkan persiapan generasi muda untuk menghadapi dunia yang dinamis," kata Ulul Albab. 

Jika UN kembali diterapkan, menurutnya, harus ada tujuan yang jelas dan terukur, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya mengejar nilai. 

Ulul Albab berharap agar kebijakan pendidikan di Indonesia berorientasi pada pembentukan generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter, siap menghadapi tantangan masa depan.