Workshop Kebijakan Publik: Indeks Korupsi Naik, Demokrasi Terpuruk

JAKARTA, iNewsSumba.id –Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan Workshop "Kebijakan Publik dan Demokrasi" pada Minggu (23/3/2025) di Sekretariat AJI Jakarta, Kalibata. Acara ini dihadiri puluhan jurnalis serta menghadirkan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amir Arief, dan Aktivis Hak-Hak Perempuan sekaligus ahli politik, Siti Musdah Mulia, sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Amir Arief mengungkapkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2024 dengan nilai rata-rata 37, naik dari tahun sebelumnya yang juga 37. Kenaikan ini bukan karena perbaikan nyata, melainkan penambahan satu indikator baru, yaitu "World Economic Forum EOS" yang menyumbang nilai tertinggi, yakni 61.

"Kalau kita berbangga indeks persepsi korupsi kita naik, jangan bangga dulu. Kondisi antikorupsi tidak membaik sebenarnya di tahun 2024," tegas Amir.

Lebih jauh, ia memaparkan bahwa kenaikan nilai IPK didorong oleh indikator yang berhubungan dengan ekonomi, sedangkan aspek demokrasi justru merosot. Nilai pada indikator Varieties of Democracy Project turun menjadi 22 dari sebelumnya 25.

Siti Musdah Mulia dalam sesi diskusi menyoroti maraknya politik identitas yang semakin menghambat demokrasi di Indonesia. Menurutnya, politik identitas menjadi alat paling murah dan mudah untuk mobilisasi massa serta menggugah emosi masyarakat demi kepentingan politik.

"Politik identitas berbahaya jika digunakan untuk menempatkan satu identitas sebagai yang superior, sementara yang lain dianggap subordinat," ungkap Musdah.

Ia juga menyoroti dampak jangka panjang dari politik identitas yang berpotensi melahirkan pragmatisme politik, mengaburkan peran agama dan negara, serta memperluas ruang intoleransi dan persekusi di ranah publik.

"Politik identitas hanya akan tumbuh subur di negara yang tidak inklusif dan toleran. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi pintu masuk ekstremisme," pungkasnya.

Workshop ini menyoroti pentingnya menjaga integritas demokrasi di tengah tantangan politik identitas dan stagnasi pemberantasan korupsi. Para jurnalis diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyuarakan transparansi dan mendidik publik tentang bahaya praktik politik yang merusak nilai-nilai demokrasi.