Ada Isu Perubahan Trase Exit Tol Jogja-YIA, Warga Kebonrejo Mengadu ke DPRD Kulonprogo

KULONPROGO, iNewssleman.id - Sejumlah warga Kebonrejo, Kapanewon Temon Kulonprogo mendatangi anggota DPRD Kulonprogo di Gedung Dewan, Senin (4/11/2024). Mereka mempertanyakan kebenaran kabar perubahan trase jalan tol yang tidak lagi sesuai dengan rencana awal yang telah disosialisasikan kepada masyarakat.

Tokoh warga Kebonrejo Farukh, mengatakan saat ini warga resah dengan kabar adanya perubahan trase jalan tol yang akan melewati lahan mereka. Sebelumnya sudah ada pematokan lahan yang akan terkena proyek jalan tol, khususnya exit tol di Bandara YIA.

Namun belakangan, ada wacana perubahan exit tol dari Sibogor sampai YIA. Padahal warga sudah telanjur membayar uang muka untuk membeli tanah pengganti.

“Dulu saat pengadaan lahan Bandara YIA kalau sudah IPL (Izin Penetapan Lokasi) itu tidak ada perubahan. Ini kok ada isu berubah dan tidak sesuai konsultasi publik 24 Mei 2023 yang dikatakan lokasi fiks dan pasti,” katanya.

Adanya perubahan ini, berdampak terhadap finansial warga. Tidak sedikit warga sudah telanjur utang ke bank untuk membayar uang muka pembelian tanah pengganti.

“Kalau berubah ini apakah bisa ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Kami mohon bantuan pemerintah,” katanya.

Warga yang lain, Halimatus Sadiyah mengatakan, sesuai IPL awal, seluruh rumahnya akan terkena proyek jalan tol. Mengantisipasi ini, dia sudah telanjur membayar uang muka pembelian tanah sekitar Rp75 juta. Padahal dia harus menutup utang di bank lain senilai Rp20 juta.

“Saya berani bayar DP (uang muka) karena saat konsultasi publik sudah dipastikan kena dan sudah dipatok. Sekarang saya dikejar-kejar utang dan batas tempo yang akan habis,” katanya.

Warga yang lain, Widodo mengaku sudah membayar uang muka Rp600 juta dar total Rp800 juta. Sesuai perjanjian pelunasan kekurangan akan dibayarkan setelah ganti rugi jalan tol selesai.

“Lha ini terus bagaimana, saya minta bantuan solusi,” katanya.

Ketua DPRD Kulonprogo Aris Syarifuddin, mengaku siap menampung apa yang menjadi keluhan warga sesuai tugas wakil rakyat. Hanya saja selama ini DPRD Kulonprogo tidak pernah dilibatkan dalam proses dan tahapan pengadaan lahan untuk jalan tol.

Kepala Kantor ATR/BPN Kulonprogo Margaretha Elya Lim Putraningtyas mengatakan, jalan tol dari Yogyakarta menyambung dengan Jawa Tengah adalah kebijakan pemerintahan pusat. Kulonprogo menjadi seksi terakhir di DIY. Kami bekerja sesuai IPL gubernur dengan skala prioritas. Sejauh ini belum ada rencana perubahan.

Untuk pengadaan lahan diawali dengan penentuan lokasi yang akan diikuti dengan identifikasi dan invatrisasi. Objek yang akan terkena juga harus jelas dan tidak ada sengketa.

“Kami bekerja dari timur dulu baru ke barat dengan berpegangaan pada penlok (penentuan lokasi) gubernur,“ ujarnya.