Abu Ubaidah: Tawanan dalam Bahaya jika Israel Menolak Negosiasi

Juru bicara militer Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, Abu Ubaidah, mengatakan setengah dari tawanan musuh yang masih hidup saat ini berada di daerah yang baru-baru ini diperintahkan untuk dievakuasi oleh tentara Israel.

Dia menambahkan, “Kami telah memutuskan tidak memindahkan tawanan ini dari daerah tersebut, menjaga mereka di bawah tindakan pengamanan ketat, meskipun hal ini menimbulkan risiko yang signifikan terhadap nyawa mereka.”

Dia memperingatkan jika pemerintah Israel “benar-benar khawatir tentang nyawa tawanannya, mereka harus segera menegosiasikan evakuasi atau pembebasan mereka. Kami telah memberikan peringatan yang adil.”

Abu Ubaidah juga menganggap pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertanggung jawab atas nasib tawanan tersebut, dengan mengatakan jika mereka benar-benar peduli terhadap mereka, “Mereka akan menghormati perjanjian yang telah ditandatangani. Sebagian besar tawanan seharusnya sudah pulang sekarang.”

Pernyataannya muncul di tengah laporan harian Israel Haaretz, yang mengutip seorang pejabat senior Israel, yang menyatakan 21 tawanan Israel di Gaza masih hidup, sementara 36 orang telah dipastikan tewas dari total 59 orang.

"Pejabat Israel mengatakan 36 sandera tewas, meskipun sejauh ini baru 35 orang yang dipastikan tewas," ungkap laporan surat kabar itu, seraya menambahkan nasib dua orang lainnya masih belum diketahui.

Perkiraan Israel menunjukkan 24 dari 59 tawanan yang ditahan di Gaza masih hidup.

Sementara itu, lebih dari 9.500 warga Palestina saat ini dipenjara di penjara-penjara Israel, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia dan laporan media.

Gencatan senjata sementara dan kesepakatan pertukaran tahanan telah berakhir pada awal Maret setelah berlangsung selama 42 hari.

Namun, pada 18 Maret, Israel menarik diri dari negosiasi untuk tahap kedua perjanjian tersebut dan melanjutkan kampanye militernya di Gaza.

Genosida oleh Israel yang kembali terjadi pada 18 Maret telah mengakhiri gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari.

Aksi militer terbaru tersebut telah menewaskan ribuan warga Palestina dan melukai banyak lainnya, terutama warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak.

Meskipun pelanggaran tersebut telah dikutuk banyak negara dan kelompok hak asasi manusia, AS tetap mendukung Israel, dengan menegaskan operasi militer tersebut dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan sebelumnya dari Washington.

Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh lebih dari 50.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan Gaza dalam kondisi hancur.

Pada November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, menuduh mereka melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di daerah kantong tersebut.