Fathan Subchi Bentuk Kepengurusan Lintas Wilayah untuk Kuatkan Persatuan

Penyusunan Pengurus Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) periode 2025-2030 rampung melalui rapat formatur pascamunas VII. PB IKA PMII Periode 2025-2030 menegaskan komitmennya untuk menjadikan isu kebangsaan sebagai agenda utama.

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan lintas wilayah di Indonesia. Ketua Umum terpilih IKA PMII Fathan Subchi mengungkapkan bahwa susunan kepengurusan ini dirancang untuk memperkuat solidaritas antarwilayah sekaligus meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat.

"Kami ingin IKA PMII menjadi wadah yang tidak hanya mengayomi alumni, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan masalah kebangsaan," ujarnya, Kamis (27/3/2025).

Dia pun menekankan pentingnya transparansi administrasi. “Pascalebaran, kami akan segera mendaftarkan susunan pengurus baru hasil rapat formatur ini ke Kementerian Hukum dan mengagendakan orientasi keorganisasian secara nasional,” kata Fathan.

Sementara itu, salah satu formatur yang mewakili wilayah Sulawesi Mulyadi Prayitno menjelaskan bahwa penyusunan kepengurusan ini membutuhkan keseimbangan antara senioritas, kapasitas akademik, dan representasi kewilayahan."Misalnya, saya diamanahi sebagai pengurus karena pengalaman saya dalam penguatan UMKM, sementara Mumin Refra dari Indonesia Timur membawa perspektif pembangunan wilayah tertinggal," imbuhnya.

Mulyadi mengatakan, tantangan terbesar dalam proses ini adalah menyatukan visi dari berbagai latar belakang. Akan tetapi, semangat kebersamaan berhasil mengalahkan ego sektoral. "Sumbangsih pemikiran dan gerakan sosial seluruh alumni, wajib dijadikan arus utama dalam gerak Langkah IKAPMII menjadi problem solver dari masalah kebangsaan dan kenegaraan yang sedang melanda Indonesia," jelasnya.

Fathan menegaskan bahwa agenda utama kepengurusan baru adalah mengoptimalkan peran alumni dalam gerakan sosial dan pemikiran strategis. Beberapa program prioritas mencakup advokasi perlindungan pekerja migran, penguatan ketahanan pangan, serta pemberdayaan pendidikan di daerah terpencil.

"Kami tidak ingin energi terkuras pada isu internal. Sebaliknya, kami fokus pada kontribusi nyata, seperti mendorong pemberdayaan alumni atau bersinergi dengan berbagai institusi," kata Fathan.

Adapun susunan kepengurusan yang dihasilkan mencakup pimpinan harian, 13 departemen, dan 6 lembaga strategis, termasuk Lembaga Kajian Strategis, Lembaga Bantuan Hukum, serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di jajaran pimpinan harian, terdapat Nusron Wahid dan Asrorun Niám Sholeh sebagai Wakil Ketua Umum, Muhamad Nur Purnamasidi sebagai Sekretaris Jenderal, dan Arif Rahman sebagai Bendahara Umum.

Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) dan Dewan Pakar diperkuat oleh tokoh-tokoh ternama seperti Said Aqil Siradj dan Andi Jamaro Dulung. "Kami yakin kepengurusan ini bisa menjadi motor penggerak untuk bersinergi dengan Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan dukungan seluruh alumni yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Mulyadi Prayitno.

Selanjutnya, Fathan menegaskan adanya harapan besar agar kepengurusan baru dapat membawa dampak positif bagi bangsa. "Semoga langkah ini diridai Allah SWT dan menjadi jalan menuju Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat," pungkas Fathan.