Donald Trump Kerahkan 1.500 Tentara AS ke Dekat Meksiko, Ada Apa?

Atas perintah Presiden Donald Trump, Pentagon telah mengerahkan sekitar 1.500 tentara Amerika Serikat (AS) ke perbatasan Amerika-Meksiko.

Menurut Gedung Putih, pengerahan ribuan tentara itu untuk membantu agen Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) Amerika mengatasi lonjakan penyeberangan ilegal.

Tindakan keras itu dilakukan setelah Trump mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan dan berjanji untuk mempertahankan "invasi" terhadap migran yang memasuki AS secara ilegal.

"Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif—1.500 pasukan tambahan ke perbatasan selatan Amerika Serikat. Ini merupakan tindakan hari pertamanya untuk mengarahkan Departemen Pertahanan agar menjadikan keamanan dalam negeri sebagai misi inti lembaga tersebut," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, yang dilansir CNN, Kamis (23/1/2025).

Sekitar 2.200 tentara aktif sudah ditempatkan di perbatasan sebagai bagian dari Joint Task Force-North, yang markas besarnya berada di El Paso, Texas. Para prajurit tersebut beroperasi bersama dengan Garda Nasional dan agen CBP.

Menurut laporan CNN, pasukan tersebut saat ini membantu dalam "sebagian besar tugas logistik dan birokrasi", seperti entri data dan pemantauan.

Penjabat Menteri Pertahanan Robert Salesses mengatakan bahwa Pentagon akan mengirimkan helikopter dengan awak terkait, dan analis intelijen untuk mendukung peningkatan upaya deteksi dan pemantauan.

"Pentagon juga akan menyediakan angkutan udara militer untuk mendukung penerbangan deportasi DHS [Departemen Dalam Negeri] lebih dari lima ribu migran gelap dari sektor San Diego, California, dan El Paso, Texas, yang ditahan oleh CBP," kata Salesses kepada wartawan.

"Ini baru permulaan," imbuh dia.

Secara keseluruhan, Trump tengah bersiap untuk mengirim sekitar 10.000 tentara ke perbatasan dengan Meksiko, menurut laporan The Washington Post pada hari Rabu, mengutip dokumen internal CBP.

Trump, yang mulai menjabat pada hari Senin, telah berjanji untuk melindungi negara dari "invasi" migran ilegal.

Dalam perintah eksekutif yang ditandatangani tak lama setelah pelantikan, dia mengatakan bahwa banyak migran tidak berdokumen menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan nasional dan keselamatan publik dan melakukan tindakan keji dan kejam terhadap warga Amerika yang tidak bersalah.

Pada hari Senin, Trump mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan dan menutup aplikasi CBP yang dirancang untuk membantu para migran membuat janji temu di tempat penyeberangan perbatasan.

AS telah melihat masuknya migran selama masa kepresidenan Joe Biden. Petugas perbatasan mencatat rekor 2,8 juta pertemuan dengan migran pada tahun 2023.

Lebih dari 1,5 juta migran tercatat sebagai “orang yang lolos”—individu yang menghindari deteksi CBP—antara tahun fiskal 2021 dan 2023, menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri.