Luhut Ungkap Asal Muasal Lahirnya Sistem Pajak Coretax, Negara Bisa Kantongi Rp1.500 T

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, potensi penerimaan negara lewat implementasi coretax bisa mencapai Rp1.500 triliun per tahun. Luhut menilai kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi digital perpajakan untuk memperbaiki penerimaan negara.

Sebab menurutnya, Indonesia saat ini dinilai World Bank menjadi salah satu negara dengan sistem pajak yang kurang baik.

"Kita mendukung program Coretax, kami sebetulnya tertrigger karena briefing kami dengan World Bank. Jadi World Bank kritik kita, bahwa kita salah satu negara yang mengcollect pajak tidak baik," ujar Luhut dalam konferensi pers Dewan Ekonomi Nasional, Kamis (9/1/2025).

Luhut berharap pengimplementasian coretax dapat diterima dengan baik oleh masyarakat agar mampu dijalankan secara optimal. "Kalau kita bisa lakukan program ini, itu bisa kita dapatkan 6,4 dari GDP atau setara kira-kira Rp1.500 triliun," sambungnya.

Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional Septian Hario Seto menambahkan penerapan coretax akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini yang membuat nantinya penerimaan negara akan naik hingga sekitar Rp1.500 triliun.

Sebab dengan sistem digital semacam ini diharapkan nantinya tidak ada manipulasi data terkait kewajiban pajak yang harus dibayarkan atas harta kekayaan seseorang. "Sistem di coretax itu bisa mengolah data-data yang yang masuk sehingga nanti bisa mendeteksi kalau wajib itu memasukan data yang tidak benar," kata Seto.

"Misalnya kalau ada yang memasukan jumlah aset, jumlah mobil, atau jumlah rumah lebih sedikit dibandingkan apa yang sebenarnya dia punya, nanti bisa kelihatan langsung terdeteksi di coretex," tambahnya.

Penerimaan Tambahan Pajak Bakal Dialokasikan untuk UMKM

Pada kesempatan tersebut, Luhut juga menjelaskan lewat peningkatan penerimaan negara pada akhirnya nanti akan dialokasikan untuk memajukan sektor UMKM. Hal ini dilakukan dengan berbagai program yang telah disusun oleh Pemerintah.

Luhut menyebut adanya program makan bergizi gratis hingga pengalokasian dana desa yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan semacam itu diyakini akan membawa dampak pada perputaran ekonomi di daerah secara khusus dan nasional secara umum. Bahkan lewat dua kebijakan ini saja, diperkirakan ada Rp9 miliar perputaran ekonomi di desa setiap tahun.

"Dengan asumsi Rp1.200 - 1.500 triliun nanti kita collect, itu Presiden sudah memerintahkan akan terus mengalokasikan kepada UMKM untuk mendorong nanti purchasing power kelas menengah bawah," ujarnya.

Luhut optimistis lewat kebijakan ini maka pertumbuhan ekonomi 8 bukan hal yang mustahil untuk dicapai dalam beberapa waktu kedepan. "Dengan sekarang program makan bergizi, dan dana desa, kalau kami hitung, itu 8 growth yang dicanangkan bukan hal yang impossible," pungkasnya.