Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8, APPDESA: Ganti Anggota Koalisi Nakal!

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen per tahun. Hal itu dikatakan Airlangga dalam acara Indonesia SEZ Business Forum 2024, Senin (9/12/2024).

Pada kesempatan yang sama juga disebutkan masifnya aliran investasi yang masuk serta aktivitas industri dari 24 KEK yang sudah ditetapkan pemerintah dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. "Mengingat arahan Presiden dalam mengejar pertumbuhan ekonomi delapan persen, salah satunya inisiatif yang dapat mewujudkan ini adalah lewat KEK,” ujar Airlangga.

Terpisah, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai program pemerintah di bidang ekonomi itu membutuhkan dukungan semua pihak, terutama dari koalisi. "Partai peserta koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota dewan hingga kader, dari pusat dan daerah, tegak lurus mencipta kondisi agar iklim berusaha selalu positif untuk investasi," kata Koordinator Nasional APPDESA Rifaldi Utama.

Rifaldi menambahkan, setiap anggota koalisi di daerah, terutama anggota dewan di tingkat kota dan kabupaten seharusnya bisa menjadi motor untuk menghindari terjadinya segala potensi yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi di daerah masing-masing, seperti adanya aksi-aksi yang ditunggangi kepentingan dan iming-iming uang.

"Para anggota dewan ini harus menarik batas tegas dan memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya cipta kondisi untuk mendorong perekonomian negara yang ditargetkan mencapai 8," pungkasnya.

Aksi Demo Danau Lido Dinilai Sarat Kepentingan dan Uang

Sebagaimana diketahui bersama telah terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido di kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan dalam rangkaian aksi itu, hadir juga anggota DPRD Kabupaten Bogor asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga.

Menurut APPDESA, kehadiran anggota partai koalisi dalam rangkaian aksi tersebut menunjukkan ketidakpedulian terhadap program Presiden di bidang ekonomi. Terlebih, bila aksi tersebut, sebagaimana disinyalir sejumlah pihak, telah ditunggangi beragam kepentingan apalagi bila terindikasi adanya imbalan uang.

"Demo akan menghambat kegiatan ekonomi di sekitar. Apabila anggota koalisi tidak sepenuh hati mendukung kebijakan pemerintah, inilah waktu yang tepat bagi presiden untuk mereview koalisinya," kata Rifaldi.

Namun, Rifaldi berharap sebelum disharmoni terjadi dalam Koalisi Indonesia Maju, para petinggi partai bisa menentukan sikap untuk para anggota partai, terlebih mereka yang terpilih di dewan baik pusat maupun daerah, agar tegak lurus mengawal kebijakan pemerintah. "Demi negara, partai harusnya ganti legislator yang tidak klir," pungkasnya.